News

Allamak.Tak Terima Disnaker Batam Ada Pungli “Oknum Pejabat Libatkan Disnaker Propinsi Kepri”

ilustrasi-pungliBATAM,mediatrias.com – Aktipitas Pungli yang dilakoni oleh oknum pejabat pemko Batam berinisial AA ternayata tidak mengakui adanya pungutan biaya pengurusan/perpanjangan surat izin operasional penyedia tenaga kerja ( SIO) sebesar Rp.3.500.000.-,serta pengurusan surat izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)di pungut biaya sebesar Rp.1.800.000,-/perusahaan,di salah satu hotel di Nagoya-Batam belum lama ini.

Sementara itu hasil investigasi yang dilakukan oleh awak media ini kalau pungutan uang untuk biaya pengurusan SIO & LPTKS, yang di bebankan kepada pengusaha di sinyalir melibatkan oknum pejabat Disnaker Pemprov Kepri, lalu bagimana kebenarannya.

Saat awak media ini melakukan konfirmasi kepada seseorang oknum pejabat di kantor Disnaker kota Batam yang meminta namanya tidak di publikasikan dengan tegas mengatakan, terkait pengurusan SIO & LPTKS sebenarnya itu domainnya di kantor Disnaker Pemprov Kepri.Bukan di kantor Disnaker kota Batam maupun di Dinas BPM-PTSP, mungkin pihak dari pengusaha selama ini sudah sering meminta bantu kepada oknum pejabat di Batam terkait pengurusan dokumen yang di maksud.

“ Diapun mengutarakan jika itu benar silahkan saja bukti-bukti berupa kwitansi dan cek Giro sebagai tanda terima yang telah di tanda tangani oknum tersebut di serahkan kepada tim pemberantasan pungli. Karena kita juga tidak mau di tuding, gara-gara perbuatan salah seorang oknum semua jadi kena getahnya. Sekarang ini kan pungli dengan gencar-gencarnya di brantas, kalau ada bukti autentik sebaiknya di serahkan saja pada penegak hukum “ ucapnya dengan tegas.

Disamping itu dari tim Investigasi DPN LPP TIPIKOR Perwakilan dikepri Meminta kepada istansi penegak hukum agar serius melakukan pemberatasan Pungli yang mencokol di tubuh pemerintah yang selama ini patutdiduga mereka bekerja”sambil menutupi kedok mereka dibalik tugasnya.

Hal ini tidak dibenarkan,karena mereka sudah seluruhnya hidup di tanggung oleh negara ,masih saja mereka diduga menyalahgunakan wewenangnya dan tanggung jawabnya bekerja di istitusi pemerintah.

Repoter : (ss)

Editor ;zulham

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker