Daerah

Anggaran Pembangunan Masjid Al Hijrah Lingga Menuai Protes

LINGGA,MEDIATRIAS.com– Masjid Al Hijrah yang berada di lokasi perkantoran pemerintahan Kabupaten Lingga dalam tahap pembangunan,
namun Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lingga, Aziz Martindaz mengomentari sikap kebijakan Pemerintah daerah Lingga terkait penganggaran pembangunannya.

Menurut Aziz, bahwa ia telah lama mendengar isu adanya pemotongan tunjangan setiap orang ASN pada setiap dinas bahkan sampai tingkat Kecamatan yang ada di lingkungan pemerintahan Lingga.

“Saya menyesalkan sikap kebijakan penguasa pemerintahan Kabupaten Lingga, dikarenakan telah membiarkan kembali beredarnya daftar nama untuk memotong tunjangan jabatan dari setingkat Kepala Dinas sampai perangkat bawah”,kata Aziz kepada awak Media, (11-12-2019).

Ditambahkan nya, bahwa pemotongan tersebut dilakukan atas perintah seorang Oknum ASN yang berpengaruh di Kabupaten Lingga, yang mengakui sebagai Panitia pembangunan Masjid Al Hijrah.

Praktek arah kebijakan yang seperti ini tidak mesti terjadi, karena pembangunan tersebut tidak memiliki dasar untuk diminta pertanggungjawaban. Banyak pula pejabat setingkat Kadis sampai ke Kasi mempertanyakan kepada Aziz selaku Pimpinan DPRD.

“Apakah tidak ada solusi lain untuk menyelesaikan pembangunan Masjid tersebut, misalkan dengan mengalokasikan melalui APBD, sehingga tidak mengganggu dari hak bagi pemilik jabatan dengan memotong pendapatan tunjangan mereka”,dipaparkan Aziz Martindaz.

Sebagai DPRD yang melakukan tugas pengawasan dari setiap kebijakan pemerintah tentu ia tidak membenarkan kebijakan tersebut, yang seakan DPRD yang memiliki hak Budgeting tidak mengaminkan bilamana memang pemerintah daerah (Eksekutif) berniat untuk membangun sarana ibadah melalui dana APBD.

“Saya berharap hak-hak rekan-rekan ASN jangan diganggu dengan modus yang memang seolah-olah mereka tidak dipaksakan, padahal mereka merasa terpaksa dengan beredarnya daftar List dari setiap OPD terkait” ,ujar nya.

Ia juga menjelaskan, bahwa nyata nyata terlihat nama-nama orang yang tidak bersedia dipotong tunjangannya, dari itu pula ada rasa takut dan segan mereka untuk tidak mematuhinya, apalagi ini adalah harapan dalam bentuk perintah dari pemangku jabatan yg sangat disegani di pemerintahan Lingga.

“Stop praktek seperti ini, kita mendukung pemerintah sepenuhnya untuk mengambil langkah pembangunan sarana ibadah di kantor pemerintah Kab. Lingga melalui dana APBD yang mengacu pada aturan yang membenarkan sesuai dengan aturan yang berlaku”, Aziz menegaskan.

Bahkan Aziz juga berpandangan, bahwa kebijakan pemotongan tunjangan tersebut sangat memalukan jika ini dibiarkan dan diketahui oleh masyarakat, apalagi sampai ke telinga masyarakat luar daerah.

“Semestinya kita belajar dari daerah lain, seperti Pemerintah Kabupaten Bintan yang jauh sebelumnya mampu membangun sarana ibadah Masjid masyarakat bukan hanya satu masjid bahkan mampu membangun masjid dengan kemegahan di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Bintan, dengan tidak mengganggu hak-hak kehidupan masyarakat terutama kawan-kawan ASN”, Aziz berharap.

Juga disebutkan Nya, bahwa bagi siapapun ingin membuat amalan dengan menyumbang tempat ibadah, itu sah saja, Namun tidak dengan sistem seperti ini, “karena suatu amalan itu perlu keridhoan dan keikhlasan untuk melakukannya, biarlah hanya Allah SWT yang tahu”,pungkas Nya. (HK)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close