News

BPR Indo Baru Diduga Terbitkan Dua Buku Rekening Dan Berhasil Menjual Aset Rumah Debitur

BATAM,MEDIATRIAS.com Ada-ada saja tingkah polah permainan manusia serakah berwajah suci dan mengaku berhati tulus hingga berhasil menari-nari diatas penderitaan masyarakat kecil di muka bumi ini. Masih adakah rasa yang tertinggal di dalam hati sanubari insan yang diciptakan oleh Tuhan dengan segala bentuk kelemahannya untuk belajar berbuat kebaikan…?

Dalam hal ini seorang ibu rumah tangga berinisial “Hasi” telah mengalami tindak kezholiman dan di Aminkan pula oleh instansi pejabat maupun oleh oknum yang berlindung pada kantor Lembaga Negara RI yaitu rumah tempat tinggalnya sebagai Aset Keluarga untuk anak-anaknya, telah di Eksekusi oleh pihak lain yang jelas tidak ada hubungannya, sementara ada pihak yang berpangku tangan saja.

Hasi ibu rumah tangga tersebut menyampaikan permasalahan keluhannya kepada awak media ini.

Ibu Hasi bercerita, pada awalnya ia mengajukan Kredit kepada pihak BPR Indo Baru tanggal 24 Januari 2014 s/d tanggal 24 Desember 2018, dengan Jaminan Sertifikat rumah/sebidang tanah No. 2761 dengan cicilan per bulannya Rp. 1.760.417. Dan ia tidak pernah datang ke Notaris menandatangani akad kredit, juga tidak diberi foto copy apapun untuk pegangannya. Kecuali tahun 2017 setelah ia minta berulang kali baru diberikan oleh BPR Indo Baru.

Pada bulan Juli 2016 ia mengalami krisis ekonomi, lanjut ibu Hasi, dan sudah berupaya berulang kali memohon kepada pimpinan BPR Indo Baru agar memberi keringanan pembayaran cicilan tapi selalu ditolak tidak diperhatikan, tidak ditanggapi. Jadi yang selalu bercokol adalah karyawannya saja.

Kemudian ia terhutang dengan hutang pokok Rp 39.836.853, hutang bunga dan denda Rp 54.515.860. Namun saat itu ia dipaksa untuk segera melunasi hutangnya oleh pihak BPR Indo Baru.

Akhirnya masalah ini sampai ke Risalah Lelang (KPKNL) dan ia juga sudah menyampaikan masalah ini kepada pihak OJK tapi tidak ada tanggapan malah OJK mengumbar janji kosong melulu dengan banyak alasan.

“Sebenarnya OJK itu apa sih…dan untuk apa ada OJK bikin orang capek aja,” kata ibu Hasi.

Waktu risalah lelang (KPKNL) ia sampaikan bahwa ia tidak pernah menerima SP1, SP2, SP3, juga hutang yang tertera pada lembar Risalah Lelang bisa berbeda jumlahnya dengan lembar data berkas dokumen tentang dirinya selaku Debitur (Diketahui tanggal 28 September 2018).

Gimana caranya hutang saya bisa berbeda atau berubah menjadi Hutang Pokok Rp 39.836.853, Bunga Tertunggak Rp 12.115.060, Hutang Denda Rp 49.759.318..,” Ungkap ibu Hasi.

Ia menambahkan, yang anehnya kok malah orang lain yang tidak ada hubungannya dengan saya terus meng-Eksekusi rumah saya atas persetujuan Pengadilan Negeri Batam yang terjadi pada saat Sidang Mediasi di PN Batam…? Pungkasnya.

“Ada rekamannya saya lihat oknum PN Batam namanya Siti Fatimah dan Basia Ginting. Kenapa bukan BPR Indo Baru yang meng-Eksekusi rumah saya atas persetujuan PN Batam…,” ujar ibu Hasi.

Apa dibenarkan seperti itu ya pak..main paksa dan suka-suka saja. Seharusnya BI, OJK, KPKNL dan Pengadilan Negeri Batam bisa enggak perhatikan berkas data yang betul supaya disegani kepintarannya kebenarannya supaya tidak disumpahin masyarakat banyak dan supaya lebih jelas lebih tahu bahwa BPR Indo Baru telah membuat 2 buku Rekening tabungan untuk satu orang nasabahnya dengan nomor seri yang berbeda…sambil menunjukkan buku rekening tersebut.

Menanggapi hal itu, LSM CCI bersama LBH HIPO non legitimasi diluar pengadilan melalui Agustien LG, memberi komentar, menurutnya pihak BPR Indo Baru sudah melakukan perbuatan semena-mena sebab ada SOP yang pincang dan curang namun disetujui oleh pihak KPKNL. Dan pada saat Mediasi di PN Batam dengan bpk Jasael pun tidak bisa dibuktikan tentang SOP aturan yang pincang dan curang yaitu Nasabah tidak pernah menerima surat atau menandatangani surat SP1, SP2, SP3, apa lagi menyetujui pengalihan haknya.

Agustien LG menambahkan, menghadapi perbuatan tindak kesewenang – wenangan yang dialami oleh masyarakat kecil, kami support dalam prioritas karena menjadi nuansa masukan positif bagi Kementerian Keuangan RI khususnya OJK yang tidak care tidak profesional dan memejamkan mata meskipun sudah dilakukan Hearing Komisi I DPRD Batam meminta kepada OJK untuk melakukan Audit terhadap BPR Indo Baru.

Bagaimana pula edaran BI (Bank Indonesia) yang telah dikangkangi, lanjut Agustien, yaitu tentang Keselamatan Kredit, dan tentang Hak Tanggungan yang sebenarnya dianjurkan oleh UU bukan untuk dipenggal – penggal pasal aturannya. Dalam hal ini BPR Indo Baru diduga telah melakukan Mall Administrasi..,” Pungkas Agustien.

Dan pihak BPR Indo Baru hingga saat ini belum dapat dikonfirmasi. (ricky mora)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker