Daerah

Bupati Lingga, Awe Bersama Kajari Lingga Kembali Menandatangani Kerjasama Tentang Pelaksanaan Pembangunan Lingga

LINGGA, MEDIATRIAS. com-Pemerintah Kabupaten Lingga bersama Kejaksaan Negeri Lingga melaksanakan penandatanganan kerjasama. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Nasional Dabo Singkep, pada Rabu (15-01-2020).

Adapun kerjasama yang dimaksud adalah terkait
bidang perdata dan tata usaha negara dengan kepentingan berjalannya Pemerintahan di Kabupaten Lingga.

Oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lingga, Imang Job Marsudi, SH.MH mengatakan kesempatan ini, adalah merupakan hal yang membahagiakan bagi pihak Kejaksaan Negeri Lingga, karena telah kesekian kali pihaknya mendapat kepercayaan dan mendapat apresiasi dari Bupati Lingga, H. Alias Wello menandatangani perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Lingga dengan Kejaksaan Negeri Lingga.

Turut dikatakannya, bahwa tentunya merupakan suatu amanah dan suatu kepercayaan serta suatu kehormatan yang luar biasa, keberadaan Kejari Lingga mendapat apresiasi dari pemerintah daerah. Juga diungkapkan iman, bahwa mungkin juga manfaatnya dirasakan oleh Pemerintah Daerah.

“Insyaallah kami akan sekuat tenaga, semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kami untuk bisa berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan dan berjalannya Pemerintahan di Kabupaten Lingga ini”, diungkapkan Kajari Lingga Imang Job Marsudi, SH.MH yang dikutip awak Media.

Kemudian diterangkannya, dari tahun-tahun sebelumnya pihak Kejari Lingga juga telah melaksana kan kerjasama dan turut disyukurinya, sehingga untuk tahun ini Pemerintahan Lingga yang dipimpin oleh Bupati Lingga, masih mempercayakan hal itu, bahkan mengapresiasi Kejari Lingga dengan melakukan kerjasama yang ditandatangani pada bidang p
Perdata dan Tata Usaha Negara.

Terkait Bidang Tata Usaha Negara ini sebetulnya merupakan sesuatu yang sangat menarik meskipun terus terang harus pihak nya (Kejari-red) Lingga akui ini masih kurang populer bahkan di Internalnya sendiri juga masih kurang populer, karena di bidang perdata memang membutuhkan keahlian khusus yang lebih sehingga diperlukan tenaga yang mumpuni yang bisa menguasai selain tugas pokok sehari-hari di bidang pidana juga harus menguasai tugas-tugas bidang perdata dan tata usaha negara.

Selain kepercayaan dari Bupati dan jajarannya tentunya hal ini juga sekaligus sebagai bahan bagi Kejari Lingga untuk terus belajar, untuk meningkatkan kemampuan. Artinya di sini ada timbal balik bahwa kepercayaan yang diberikan oleh Bupati ini merangsang pihak Kejari Lingga untuk terus belajar,

Diteruskannya, bahwa Pihak Kejari akan terus menambah pengetahuan agar bisa menyesuaikan dengan kondisi kondisi yang setiap hari sangat dinamis perkembangannya perubahan dari waktu ke waktu yang tentunya banyak sekali aturan aturan baru, aturan-aturan yang harus diketahui dan dipedomani bersama, tentunya untuk hal itu diperlukan pembelajaran-pembelajaran lebih lanjut.

Juga dipaparkan Iman, bahwa untuk tahun 2020 ini program TP4 dihentikan sehingga sudah tidak ada lagi TP4, namun meskipun TP4 sudah tidak ada, bukan berarti kejaksaan berpangku tangan atau lepas tangan terhadap dinamika yang ada, tetapi Kejari Lingga tetap ikut berperan serta berpartisipasi dalam bentuk pendampingan hukum, dalam bentuk pemberian pertimbangan-pertimbangan hukum, meskipun berbeda dengan TP4.

“Insya Allah kami tetap berusaha berkontribusi, untuk tetap ikut berpartisipasi dalam jalannya pembangunan dan Pemerintahan. Alhamdulillah, sebagaimana mungkin kalau dari OPD di bidang Teknis kemarin sudah banyak bekerjasama dengan kami, selain bidang tata usaha negara, dalam hal pengawalan pembangunan (TP4D)”, Ia Paparkan.

Dengan demikian, selaku Kajari Lingga juga berharap, agar mudah-mudahan meskipun ini dalam bentuknya lain, ini tetap bisa menjembatani atau juga sebagai sarana memecahkan kebuntuan atau permasalahan-permasalahan yang nantinya dihadapi oleh rekan-rekan OPD sehingga pembangunan yang hendak dituju pemerintahan Bupati Lingga bisa diwujudkan dengan sukses dengan lancar

“Terima kasih atas kepercayaan kepada kami dan mohon maaf bila selama ini mungkin masih banyak kekurangan banyak kekeliruan dan kekhilafan, ke depan insya Allah kita akan bersama-sama untuk memperbaiki semua dan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi”,ucap Kajari Lingga, Imang Job Marsudi, SH.MH menutup penyampaian sambutannya.

Kegiatan dihadiri oleh H. Alias Wello, S.ip, M.tr. I.P. (Bupati Lingga), Imang Job Marsudi, SH,MH (Kajari Lingga), Susanto Martua, SH (Kasi Pidum Kajari Lingga), Yoshua Parlaungan Tobing, SH (Kasi Pidsus Kajari Lingga), Moh Andy Sofyan, SH (Kasi Intel Kajari Lingga), Agis Saputra, SH (Kasubag Bin Kajari Lingga), Raden Achmad Syaifullah, SH (Kasi Datun Kajari Lingga), Siswandi (Asisten III Adminsitrasi Umum), Armia, S.pd (Kaban Kesbangpol), Drs. Abu Hasyim MM (Staff Ahli Bupati), Said Sudrajat Mazlan (Ka. Inspektorat Kab.Lingga), M.Jais, SH.MH (Kabag Hukum Sekretariat Daerah), Selamat, S.pi (Kadishub Lingga), Drs. Djunaidi Adjam (Ka. Disdik Kab.Lingga), M. Asward (Ka. Bapeda Kab. Lingga), Novrizal ST, (Kadis PU), H. Ridwan Mahadun (Ka. FKUB Kab.Lingga),Para Kepala OPD, Para Camat se-Kab.Lingga

Pada kesempatan acara yang sama, Bupati Lingga, H. Alias Wello, S.ip M.tr I.P menggapi sambutan Kajari Lingga, Imang Job Marsudi, SH.MH. Ia (Wello-red) mengatakan penandatanganan kerjasama antara Pemda Lingga dengan Kajari seperti tahun-tahun sebelumnya.

Bahwasanya, telah didengarkan bersama-sama penyampaian awal oleh Kepala Kejari, yang mana ada muatan-muatan teknis lebih detail nanti akan dikemas.

“Intinya bagaimana kita bersama sesuai dengan beban kerja atau Tupoksi kita masing-masing saling bersinergi, untuk betul-betul taat pada asas kerja yang sesuai dengan koridornya sehingga dijauhkan dari hal-hal yang bersifat penyimpangan”, Kata Bupati Lingga, yang akrab disapa Awe.

Awe juga memperjelas tentang di akhir akhir tahun kemarin 2019. Melihat hal itu Pemda Lingga belum ada tindak lanjut, sehingga kemudian Bupati Lingga berkoordinasi langsung dengan kepala Kejari pada saat itu. nampaknya secara bersama masih memerlukan kerjasama dan memohon kiranya dapat kembali di gesa lagi.

Kemudian Awe pun berterus terang tentang sesuatu yang merisaukan dengan yang disampaikan oleh Kepala Kejari tadi tentang TP4D yang selama ini terus terang manfaatnya bagi Pemerintah Kabupaten Lingga sangat besar sekali.

“Artinya pekerjaan-pekerjaan seharian kami itu bukan hanya persoalan-persoalan bagaimana tindakan- tindakan di lapangan, tapi ada hal-hal yang juga pada tupoksi administrasi selalu memberikan implikasi terhadap persoalan hukum”, Awe menerangkan.

Dengan demikian, Awe berkesimpulan hal ini lah yang dipandang perlu pendampingan- pendampingan, karena pihak pemerintah juga menyadari keterbatasan dalam menafsirkan atau memahami lebih dalam dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku itu. Jadi bukan sedikit yang terlihat, yang dibaca, yang didengar, serta dapat saksikan.

Diteruskannya, sehingga banyak para aparatur aparatur di lingkungan eksekutif selalu terlibat kepada hal-hal yang bersifat koruptif dikarenakan pemahaman terhadap aturan- aturan atau regulasi itu yang kadang-kadang terbatas, oleh sebab itu tidak jauh dari lingkungan kerja pemerintah kabupaten lingga, selalu ada hal-hal yang karena kealpaan karena persoalan-persoalan administrasi memberikan dampak atau implikasi pada tindakan-tindakan hukum.

Awe juga berharap kepada pihak Kejaksaan mudah-mudahan dengan ditandatangani kerjasama ini, pemerintah senantiasa mengadakan pertemuan rutin, untuk membantu pemerintah dalam persoalan keseharian dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan.

Dengan mengutip apa yang disampaikan presiden Republik Indonesia, banyak masih ditemukan di lingkungan pemerintahan, khususnya pihak Eksekutif mulai dari Kementerian, Gubernur, Bupati, maksudnya sampai ke Pemerintahan Desa itu banyak terseret persoalan-persoalan hal-hal yang bersifat koruptif

Oleh sebab itu mohon kiranya nanti secara bersama kembali, bagaimana dengan tidak adanya lagi TP4D ini, ada formulasi kira-kira yang fungsinya sama sehingga agak meringankan beban kerja pemerintah dari sisi persoalan-persoalan hukum,

Terkait regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah itu sangat cepat sekali dan peraturan-peraturan banyak sekali yang berubah, kadang-kadang ketika pemerintah daerah terlambat mengadopsi, sehingga masih pakai peraturan yang bersifat lama. Sebagai salah satu contoh saja baru-baru ini karena keterbatasan informasi dan sebagainya untuk hal-hal yang investasi, jadi dapat dilihat bahwa satu hal yang harus menjadi perhatian.

“Saya khususnya selaku bupati adalah berpandangan bagaimana memberikan pelayanan yang cepat tepat dan betul-betul dapat dirasakan suasana suasana nyaman bagi investor yang akan masuk disini, artinya kita tidak usah terlalu terlibat pada pada persoalan-persoalan hal-hal yang remeh temeh, jadi semua ingin cepat bagaimana investasi masuk sehingga ini juga mendapatkan atensi dari presiden dalam beberapa kali pertemuan pertemuan selalu beliau sampaikan agar Investasi segera masuk sederhanakan aturan-aturan”, diungkapkan Awe.

Secara khusus melihat beban kerja di bidang investasi, ia berterus terang, bahwa barusan mendapat teguran dari Ombudsman, memiliki raport kurang baik dari sisi pelayanan. Hal ini yang harus diperbaiki. Walaupun Ia juga merasa memang sudah maksimal sekali memproses perizinan-perizinan.

“Ternyata ke depan itu memang sudah harus semua perizinan itu melalui satu pintu (PTSP), jadi tidak ada lagi dinas dinas yang memproses suatu Perizinan tertentu itu. Nah inilah salah satu yang waktu itu kami dapatkan informasi langsung bahwa masih ada sebagian izin itu yang ditangani oleh dinas kesehatan. Inilah satu contoh dan segera kita perbaiki”, Bupati Lingga, H. Alias Wello, S.ip M.tr I.P secara gamblang menyampaikan.

Kemudian dilanjutkan dialog Interaktif yang dipandu Moderator, Kepala Inspektorat Lingga, Said Sudrajat Mazlan. (HK)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close