Politik

Bupati Natuna Sampaikan Ranperda Pelaksanaan APBD Natuna 2018

NATUNA,MEDIATRIAS.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna, gelar Rapat Paripurna dengan Agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2018, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Natuna, Jalan Yos Sudarso Batu Hitam – Ranai, Senin,(16/07/2019) siang.

Pada Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Natuna, Daeng Amhar, SE, MM, dihadiri segenap pimpinan dan anggota DPRD Natuna yang telah memenuhi koarum.

Turut hadir dari eksekutif dihadiri langsung oleh Bupati Natuna, Drs H Abdul Hamid Rizal, M.Si., Sekda Natuna, Wan Siswandi, S.Sos., M.Si., dan sejumlah pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Natuna.

Turut juga hadir sejumlah pimpinan FKPD Natuna, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, para Wartawan dan para undangan lainnya.

Wakil Ketua II DPRD Natuna Daeng Amhar mengatakan, bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018 telah memasuki tahap akhir tuturnya.

Ia juga mengatakan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna telah menjalankan tugasnya seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka pada gilirannya DPRD Natuna menjalankan tugasnya sebagai fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan membentuk Pansus sesuai Surat Keputusan DPRD Kabupaten Natuna Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Pada pandangan akhir, seluruh Fraksi DPRD Natuna, mulai dari Fraksi DEMOKRAT, GOLKAR, PAN, PPP, PNR, dan GERNAS, dapat menerima dan menyetujui Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Natuna.

Selanjutnya dilakukan Penandatanganan Nota persetujuan bersama pejabat Bupati Natuna dan DPRD Natuna, tentang Ranperda Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2018 oleh Bupati Natuna H Hamid Rizal dengan Wakil Ketua II DPRD Natuna, Daeng Amhar. (HD)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker