Sorot Hukum

Diduga PT Jagar Energi dan Subcon Celup Raya(CR) melakukan Pembuangan/Dumping Limbah B3

BATAM,MEDIATRIAS.com-Batam 07 Oktober 2019 Berdasarkan Laporan Ketua DPC LSM AMPUH (Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup) Budiman Sitompul yang dikenal Tom kepada Awak media Globalinvestigasinews.co.id, menjelaskan duduk perkara adanya Perusahaan yang melakukan Pembuangan/Dumping Limbah B3 dengan Jenis Coper Sludge.

Berdasarkan Keterangan Tom, bahwa Perusahaan tersebut adalah PT. Jagar Energi bersama dengan Subcon Celup Raya telah melakukan pelanggaran terhadap UU 32 tahun 2009 Pasal 102 dàn 104.

“Kami mendapatkan informasi ini berdasarkan laporan masyarakat setempat bahwa adanya kegiatan Dumping Limbah dengan jenis Coper Sludge di tanggal 9 September 2019 “ujar Bung Tom”.

Kemudian keesokan harinya kami melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk menyaksikan secara langsung dilapangan kebenaran laporan masyarakat tersebut. Dan kemudian kami mengambil langkah mensomasi Perusahaan dan Subcon tersebut tambah Tom kepada Awak media.

Sesuai dengan jangka waktu yang telah tertulis dalam Surat Somasi tersebut yang dilayangkan LSM DPC AMPUH kepada perusahaan tersebut tertanggal 12 September 2019, dan di terima oleh salah seorang security bernama Sanil sesuai dengan tandaterima yang tertera berikut dengan tanggal penerimaan, namun Surat somasi tersebut tidak diindahkan oleh Pihak perusahaan maupun subcon tersebut.

Langkah berikut Kami Ketua DPC LSM AMPUH, akan berkoordinasi dengan Ketua LSM KPLHI Kepri serta Ketua DPC HNSI kota Batam, untuk menyurati Kembali yang merupakan Somasi kedua yang ditujukan kepada PT Jagar Energi yang kantornya kerkedudukan di Ruko Sukajadi bersama Subcon Celup Raya.

Dalam hal ini juga Ketua LSM KPLHI Evi Yuliana, SE bersama Ketua DPC HNSI Kota Batam Farizal memberikan tanggapan bahwa sesuai dengan UU No 32 tahun 2009 seharusnya Perusahaan tersebut melakukan Pengelolaan Limbah B3 jika mereka(pihak Perusahaan) telah mengantongi ijin. Justru ini yang harus diklarifikasi oleh pihak perusahaan kepada kami.

Nah ada beberapa pertanyaan yang akan kami pertanyakan diantaranya :
1. Apakah pihak perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut telah mengantongi ijin pengelolaan??
2. Jika sudah berarti jelas disini kami menduga adanya perlawanan hukum yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

Dalam hal ini Kami mengacu pada UU no 32 Tahun 2019,
Pasal 102 yang berbunyi” Setiap orang yang melakukan pengelolaan Limbah B3 tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit 1 Milyar Rupiah dan paling Banyak 3 Milyar Rupiah”.

Pasal 104 yang berbunyi “Setiap Orang yang melakukan Dumping limbah dan/atau bahan ke media Lingkungan Hidup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 3 Milyar Rupiah”.

Dan juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Bab III Pasal 3 yang menegaskan “Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan”.

Disamping itu Kami (DPC LSM AMPUH Budiman Sitompul, KPLHI Kepri Evi Yuliana, dan DPC HNSI Kota Batam Farizal) berharap pihak Perusahaan dapat Bekerjasama dan tidak melakukan pelanggaran terhadap KIP (Keterbukaan Informasi Publik) sesuai dengan UU no 14 tahun 2008 tutup mereka. (Saut Barani)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker