News

Kemenkumham Kepri Kunjungi Kantor Bupati Bintan, Ini Yang di bahas

BINTAN,MEDIATRIAS.com-Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kepri menggelar Ceramah Penyuluh hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Kegiatan di laksakan di Ruang rapat II kantor Bupati Bintan, Bandar seri Bintan. Dengan tema membangun Budaya hukum Masyarakat melalui pembentukan Desa/kelurahan sadar hukum, Senin (8/7/2019).

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Desa/ Kelurahan se-Bintan Camat se-Bintan, OPD Bintan terkait dan Kemenkumham Kepri beserta jajarannya.

Pembangunan hukum merupakan integral dari Pembangunan Nasional, karena hukum merupakan landasan dan menjadi perekat sebagai faktor integratif sebagai pembangunan di bidang lainnya berdasarkan Pancasila dan UU Negara RI 1945.

Pada kesempatan tersebut Kepala Divisi pelayanan hukum dan HAM kepri Drs. Darsyad, SH M.Si meyampaikan dengan adanya Ceramah tentang hukum di pemkab Bintan diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah hukum yang terjadi di Desa/kelurahan.

“Dengan adanya pendampingan-pedampingan yang dilakukan terhadap masyarakat diharapkan masyarakat akan mentaati hukum seperti membayar pajak atau PBB minimal 90% serta menekan jumlah permasalahan hukum seperti permasalahan Narkotika atau permasalahan lain yang meresahkan masyarakat,” katanya.

Desa sadar hukum atau Kelurahan sadar hukum adalah Desa atau Kelurahan yang telah di bina atau karena Swakarta dan Swadaya, memenuhi Swadaya kriteria sebagai Desa sadar hukum atau Kelurahan sadar hukum.

Diperlukan sinergitas kerjasama antar masyarakat agar tercapainya Desa/kelurahan sadar hukum.

Disampaikan pula Kemenkumham dan Pemerintah Daerah terus berupaya melakukan penyuluhan terhadap masyarakat agar masyarakat mengerti akan sanksi terhadap pelanggaran hukum.

Sementara itu, Asisten Adminstrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bintan Setioso berharap dengan adanya kunjungan dari Kemenkumham Kepri tersebut dapat memberi pencerahan di Pemkab Bintan agar kepala Desa/kades bisa memahami tentang hukum dan pentingnya hukum, sehingga dapat menerapkan di wilayah Pedesaan dan kelurahan yang ada di Bintan.

“Diharapkan pula Kepala Desa/lurah memberikan pemahaman dan pendampingan yang baik terhadap masyarakat agar bisa memahami bagaimana tentang hukum dan aturan hukum yang ada,” sebut Setioso.(jo)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker