Politik

Ketua Bawaslu Lingga, Zamroni, SH,.MM : Kita Berharap Petahana Dapat Mematuhi UU No 10 Tahun 2016

LINGGA,MEDIATRIAS.com– Bupati Lingga, H Alias Wello dalam waktu dekat akan melanjutkan pelantikan terhadap Eselon II. Hal tersebut disampaikannya saat ia memberikan sambutan dan melantik 160 pejabat pemerintahannya, di hadapan para pejabat Lingga dan tokoh Masyakat yang hadir, pada (07-01-2020) lalu.

Padahal menurut Zamroni selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga, pihak nya sudah melakukan edaran, agar sejak tanggal 8 Januari 2020 Gubernur, Bupati, Walikota beserta Wakil-wakil dilarang melakukan Rotasi dan Mutasi Jabatan.

“Jika dilakukan, maka bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Undang- Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Kepala Daerah”, ujar Zamroni saat dikonfirmasi awak Media, Kamis (8-01) Siang.

Diterangkan Nya, Pasal 71 ayat 1, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI/ Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain Lurah dilarang membuat keputusan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan Calon.

 

Pasal 71 ayat 2, bahwa Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri dalam Negeri.

Pasal 73 ayat 3, bahwa Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain, dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan pasangan calon terpilih.

Pada Pasal 71, ayat 5 juga diterangkan, dalam hal Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, Petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan calon oleh KPU Provinsi, Kabupaten maupun Kota.

 

“Untuk hal tersebut pihak kami sudah melakukan upaya pencegahan yang bersifat pemberitahuan dengan melayangkan surat kepada yang bersangkutan sejak Desember 2019 lalu, agar tidak melanggar Undang-undang”, kata Nya menjelaskan.

Zamroni menambahkan, jika yang bersangkutan selaku petahana tidak mengindahkan peraturan undang-undang, maka ada konsekuensi yang telah diatur oleh undang-undang, yakni bersifat sanksi atas pelanggaran tersebut.

Adapun aturan terkait sanksi tersebut, adalah pada Pasal 188, setiap Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain Lurah, yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71, dipidana penjara paling lama 1 bulan, paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit 600 ribu rupiah atau paling banyak 6 juta rupiah.

Selain itu, pasal 190, pejabat yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat 2 atau pasal 162 ayat 3, dipidana paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau Denda paling sedikit 600 ribu rupiah, atau paling banyak 6 juta rupiah.

“Maka pelanggaran itu ada sanksi pidananya, walaupun demikian kita lakukan kajian terlebih dahulu, sebelum menentukan suatu dugaan pelanggaran. Kita berharap Petahana dapat memahami hal tersebut, sehingga tidak melakukan pelanggaran yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan”, diungkapkan Zamroni. (HK)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close