infotorial

Kunjungi Kulonprogo, Bupati Bintan Pelajari Program CSR 

BINTAN,MEDIATRIAS.com – Bupati Bintan Apri Sujadi menuturkan bahwa dirinya akan segera merancang penerapan CSR agar partisipatif dan bisa dikelola bagi pembangunan daerah. Dirinya juga berharap agar pemanfaatan dana CSR nantinya bisa mendukung beberapa program pemerintah daerah.

 

Hal tersebut didapatkannya saat kunjungan dan berdiskusi bersama Wakil Bupati Kulonprogo Drs H Sutedjo di Kantor Bupati Kulonprogo, Provinsi DIY Yogyakarta, Jawa Tengah,  Senin (16/9/2019).

 

Dikatakannya juga bahwa, dirinya sudah menerima informasi terkait tata kelola Program CSR yang diterapkan di Kabupaten Kulonprogo bagi peningkatan pembangunan didaerahnya. Untuk itu, ia berharap agar pengelolaan serupa hendaknya mampu diterapkan di Kabupaten Bintan.

“Banyak hal yang perlu kita ketahui, khususnya terkait penerapan, kepastian hukum dan lain-lain khususnya pemanfaatan CSR yang digunakan bagi mendukung pengelolaan pembangunan daerah,” ungkap Apri.

 

Dirinya juga mencotohkan, terkait pemanfaatan dana CSR Kabupaten Kulonprogo yang dikelola dan dipergunakan bagi kemajuan Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang UMKM serta Bidang Ketenagakerjaan.

 

“Perlu suatu mekanisme terkait pemanfaatan dana CSR tersebut, sangat penting bagi mendukung seluruh sektor bidang. Khususnya mendukung berbagai sektor bidang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” sebut Apri.

 

Bupati menyebut, sebagai contoh bidang pendidikan secara mekanisme tidak bisa disalurkan bagi tingkat SMA ataupun Mahasiswa karena kewenangan ada di Provinsi yangbsudah mempunyai tanghunggawab mutlak ditingkatnya.

 

“Namun kita merasa bahwa kita memiliki tanggung jawab kepada masyarakat sehingga hal ini harus segera kita realisasikan agar Dana CSR yang ada di bintan ini dapat digunakan sesuai untuk menujang kebutuhan keburuhan masyarakat ekonomi dan pendidikan,” ujarnya.

 

Sementara itu, Wakil Bupati Kulonprogo Drs H Sutedjo menuturkan bahwa payung hukum yang diterapkan pemerintahnya diatur melalui Peraturan Daerah serta peraturan Bupati Kulonprogo. Hasil payung hukum tersebut diterapkan melalui beberapa program untuk mengetaskan beberapa permasalahan  dimasyarakat.

 

“Untuk Bidang Ketenagakerjaan beberapa pelatihan diberikan bagi tenaga kerja, maka pencapaian angka pengangguran di Kulonprogo juga kecil hingga mencapai 1,49 persen. Lalu, implementasi CSR juga diterapkan baik untuk modal usaha, program desa binaan, bedah rumah, beasiswa pelajar dan bantuan perobatan,” tutupnya.(jo/av)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker