Sorot Hukum

Luar Biasa Mengabdi Bertahun-tahun di Uniba Batam,”Hak Ibu Zahara Belum Juga diberikan”…!!!

BATAM,MEDIATRIAS.com – Menindaklanjuti berita sebelumnya ,keterangan yang di sampaikan Ibu zahara kepada mediatrias.com Bersama surat ini saya ingin menceritakan sedikit kronologis yang saya alami ,hingga saya membutuhkan bantuan para Media agar dapat di publikasikan ungkapnya.

Berdasarkan ”Anjuran” dari Disnaker No. B.52/TK-4/PPHI/V/2018 tertanggal 14 Mei 2018, lengkap semua tertera point-point apa saja yang saya alami dan hakhak saya, Kasus dari Anjuran ini dibagi dua oleh Pengacara, satu tentang Ijazah S2 Magister Akuntansi di PN Batam dan satu lagi tentang pesangon di PHI Tanjung Pinang.

Namun Masalah gugatan yang dimasukkan ke PHI Tanjung Pinang dengan No. Perkara 63/Pdt.Sus PHI/2018/PN.Tpg hingga putusan dibacakan, Pengacara tidak pernah memberitahukan isi gugatannya, ketika putusan saya terima langsung saya kaget ternyata point yang ada hanya sesuai anjuran saja tanpa point-point pertimbangan penting lainnya, seperti :

1. Gaji Des’17 dan Jan’18 yang belum dibayar plus denda keterlambatan pembayaran gaji sesuai UU Ketenagakerjaan, sebesar 4 bulan x Rp. 3.523.427 = Rp. 14.093.708

2. Honor dari Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai Operator Video Conference (Vicon), yang telah ditransper sebesar Rp. 28.170.000,- melalui Rek. BNI No. 3667788999 a/n Yayasan Griya Husada qq
Universitas Batam sesuai SK 283/Rek/SK/UNIBA/IV/2016 tertanggal 22 April 2016, dimana transperan tersebut perempat bulan sekali dan untuk 4 orang dimana nama-nama pengurus tertera di SK, jadi sejak pengangkatan 22 April 2016 hingga Pemecatan tanggal 30 Januari 2018 sebesar 21 bulan x (Rp. 28.170.000,-/4 bulan/4 orang) = Rp. 36.973.125,-

3. Upah proses dari pemecatan 30 Januari 2018 hingga putusan No. Perkara 63/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Tpg dibacakan pada 10 April 2019 sebesar 15 bulan x 3.523.427 = Rp. 52.851.405,-
Yang harus diserahkan oleh Instansi Pendidikan ternama tersebut selain dari keputusan yang telah dibacakan Pengadilan Negeri Batam No. 175/PDT.G/2018/PN.Btm175/PDT.G/2018/PN.Btm. yang telah dikuatkan Pengadialan Tinggi Pekan Baru No.92/PDT/2019/PT.PBR ttg selembar Ijazah S2 Magister Akuntansi. Dan Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung  Pinang No. Perkara 63/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Tpg, sebesar Rp. 98.073.640,- Adalah sebesar Rp. 103.918.238,- dan selembar Ijazah S2 MagisterAkuntansi.

“Jadi total yang harus saya terima semuanya adalah selembar Ijazah S2 Magister Akuntansi dan Uang sebesar Rp. 201.991.878,- (Dua ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) diluar Kerugian materiil yang seharusnya juga saya terima kerena atas penahanan Ijazah tersebut”.

Karena Perjuangan hak ini telah saya mulai sejak Januari 2018 hingga kini hampir akhir 2019 sepertinya tidak ada kabar baik dan hubungan dengan Pengacara juga sudah tidah harmonis lagi dan sepertinya juga Instansi Pendidikan tersebut benar-benar tidak ada itikat baik maka sebagai Warga Negara Indonesia, saya mempunyai hak terhadap

1. Undang-undang Dasar 1945 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara
Indonesia

2. Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

4. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

5. Peraturan Presiden No. 17 tahun 2010 tentang Pengesahan Peratu

Akan tetapi Perundangan dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Dan saya membutuhkan bantuan media sebagai penyambung lidah masyarakat perlu saya manfaatkan agar semua penderitaan saya ini bisa diketahui publik dan mendapatkan jalan penyelesaian, agar jangan sampai masyarakat  berpendapat bahwa hukum yang telah dibuat tidak ada gunanya bagi masyarakat kecil ucapnya.

Dalam hal ini terus terang saya merasakan ini sudah merupakan pencemaran nama baik karena saya benar-benar tidak ada melakukan kesalahan dan tidak melanggar perjanjian yang saya tanda tangani tetapi mereka tetap bertahan kalau saya melakukan kesalahan dan Instansi Pendidikan Ternama tersebut juga telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan karena tidak ada itikat baik sedikitpun dimana sampai saat ini hak ibu Zahara sebagai korban belum menerima gajinya dari manajemen Unipersitas UNIBA beserta Izajah S2 nya yang masih di tahan tuturnya.(*)

 

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker