Buruh

Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Indra. S,Belum Juga Mendapat Titik Terang Dari Metro Cabang Tebing Tinggi

TEBING TINGGI,MEDIATRIAS.com – Nasip karyawan metro cast kredit cabang pematang Siantar yang bernama Indra Saragih masih belum ada kejelasan dari pihak managemen metro cabang tebing tinggi jl. SM. Raja komplek perumahan Sri mersing no C5, C6 tebing tinggi. Sebelumnya Indra di PHK oleh pihak perusahaan secara lisan tanpa ada surat peringatan SP 1,2 dan 3.

Di kutip dari media radar online ediasi 24 September 2018, yang menuliskan, “karyawan metro cabang pematang Siantar di pecat secara sepihak Tanpa pesangon,” di jelaskan juga, “wahid Rahmanto (WR) Manajer Operasional (Men Ops) PT Metro Cabang Pematang Siantar, telah melanggar UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 151 Ayat (2), (3) pasal 155 Ayat (1) dan Pasal 170. WR telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak terhadap Indra Saragih (IS).

Perlu di ketahui, Indra Saragih bertugas sebagai kepala Outlet metro cabang Pematang Sidamanik di bawah naungan kantor cabang jl. Sangnawaluh kota Pematang Siantar Sumatera Utara, menurut indra, kepada wartawan, di katakan, Ia mengaku sudah delapan tahun mengabdi di perusahan yang memperkerjakan dirinya, hal ini di ungkapkan di depan kantor cabang kota tebing tinggi kamis 04/10/2018 saat ingin mempertanyakan nasipnya.

Hal ini mendapat kecaman keras dari lembaga perlindungan konsumen nasional (LPKN) sumatera utara bernama H Saragih yang saat itu berada di kota tebing tinggi, dikatakan “seharusnya pihak perusahaan harus memberikan surat peringatan atau surat teguran kepada saudara Indra, terkait tindakan yang telah di lakukan, bukan langsung main pecat saja, tentu ini sudah melanggar aturan yang berlaku di pemerintah republik Indonesia,” tegasnya.

Kepada wartawan, Indara. S kembali menuturkan, ” saya di panggil oleh pimpinan, Tampa saya ketahui apa masalahnya, memang ada kehilapan yang saya lakukan tentang keterlambatan laporan keuangan perusahaan. namun hal ini sudah seperti biasanya, di karenakan kesalahan tehnis, tapi yang saya sesalkan kenapa pihak managemen tidak pernah memberikan surat peringatan kepada saya, dan hari itu juga saya di nyatakan di PHK secara lisan,” katanya.

Menurut Indra, WR memanggil dirinya pada hari Kamis 23/8/2018, dan hari itu merupakan hari keramat bagi Indra Saragih, Betapa tidak, hari itu adalah hari yang paling mengejutkan bagi Indra, dan dirinya tidak pernah menduga kalau nasipnya sudah berada di ujung tanduk. Ucapan WR “anda saya pecat, tanpa SP 1,2 dan 3” ungkap Indra.

H Saragih menjelaskan, “Sesuai dengan UU Ketenagakerjaan pasal 161 Ayat (1) “Bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut – turut.”

Di katakan lagi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (2), (3) jo pasal 155 ayat (1) dan pasal 170 diatur bahwa tidak ada yang namanya PHK sepihak. Terhadap pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tanpa persetujuan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, PHK tersebut menjadi batal demi hukum. Artinya, PHK itu dianggap sama sekali tidak pernah ada sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 155 ayat (1) UU Ketenagakerjaan,” tambahnya.

Kembali di katakan, bahwa dampak dari PHK sepihak terhadap pekerja/buruh sangat-sangat merugikan pekerja seperti, “Pekerja tidak mendapatkan Upah, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan dinonaktifkan sepihak dan ancaman bagi keluarganya untuk kelangsungan hidup mereka kedepannya, sebelum mendapat pekerjaan kembali.”

Dalam aturannya , tertuang dalam pasal 151 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) disebutkan bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Selanjutnya, pasal 151 ayat (2) menjelaskan bahwa jika pemutusan hubungan kerja tidak bisa dihindarkan wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Ketentuan pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) berarti, PHK tidak boleh dilakukan secara sepihak melainkan harus melalui perundingan terlebih dahulu. Kemudian, apabila hasil perundingan tersebut tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Demikian ketentuan pasal 151 ayat (3) UU ketenagakerjaan.

Reporter : (M.sinaga).

Editor      :IP.0405

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker