Bupati Natuna : Ikuti Peraturan Pemerintah Bukan Mengekang Kebebasan Beribadah, Melainkan Upaya Cegah Penularan Covid-19

  • Whatsapp
loading...

NATUNA,MEDIATRIAS.com – Bupati Natuna, H.Hamid Rizal pimpin langsung rapat koordinasi terkait dengan pelaksanaan aktivitas keagamaan, acara bertempat di ruang rapat Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Selasa (21/04/20) pagi.

Turut hadir dalam rapat Dandim 0318 Natuna, Kapolres Natuna, Kepala Kantor Kemenag RI Natuna, Kepala MUI, tokoh lintas agama dan para Imam Masjid sekitar Kota Ranai.

Bacaan Lainnya

Adapun materi yang dibahas dalam kesempatan tersebut diantaranya rencana menetapkan kebijakan bersama terkait pelaksanaan peribadatan umat beragama, baik yang bersifat rutinitas seperti shalat lima waktu dan Misa, maupun peringatan hari besar keagamaan yang disesuaikan dengan suasana tanggap darurat wabah Virus Corona (Covid-19).

Bupati Natuna H. Hamid Rizal dalam rapat menyampaikan , bahwa
maksud dan tujuan dari rapat kali ini untuk mengambil kebijakan dan kesepakatan bersama, terutama dalam mengakomodir, menjaga dan memenuhi aspek ibadah, sekaligus aspek kesehatan dan rasa aman kepada masyarakat, terutama dalam menjalankan syari’at, mengingat tidak berapa lama lagi Ramadhan 1441 Hijriyah akan tiba tuturnya .

Hamid juga menambahakan , untuk mengakomodir seluruh aspek diatas, seluruh peserta rapat menyepakati beberapa hal, diantaranya pelaksanaan Sholat Jumat, Shalat lima waktu di Masjid, Surau dapat dilakukan seperti biasa, namun waktunya harus dipersingkat dibatasi ungkapnya.

Untuk pelaksanaan Shalat Tarawih, Tadarus dalam bulan suci Ramadhan dan Shalat Idul Fitri tidak dilaksanakan secara berjama’ah baik di masjid maupun dilapangan terbuka imbuhnya.

Sedangkan bagi Umat Non Muslim, pelaksanaan peribadatan dapatew dilaksanakan di tempat ibadah, namun diberi waktu sekitar 1 jam untuk berada di tempat ibadah masing-masing terangnya.

Dia juga menambahakan , bahwa kebijakan diatas tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan dalam pelaksanaan ibadah keagamaan, melainkan pertimbangan keamanan, keselamatan dan kesehatan dalam menyikapi Penularan Covid-19 pungkasnya. (Kopim/HD)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *