BATAM – Kendala saat mendaftar seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam, akan segera memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) dan Pemerintah Kota Batam.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto didampingi Waka II Ahmad Surya, saat menerima audiensi perwakilan guru honorer SD-SMPN di Batam, Senin (4/9).
“Ini yang kita sayangkan, apalagi para guru ini telah memenuhi syarat administrasi seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun terkendala saat di sistem itu. Jadi tidak bisa ikut ke tahap selanjutnya,” katanya.
Jelasnya, untuk memfasilitasi tersebut pihaknya akan mengundang Disdik Batam untuk membahas permasalahan itu.
BACA INI
Pasalnya, para honorer tersebut tidak dapat melanjutkan ke pemilihan formasi dan resume. Ia berharap, akan ada solusi untuk para honorer tersebut. Terlebih, seleksi PPPK akan berlangsung sebentar lagi yakni September 2023.
“Kita besok akan mengundang dinas pendidikan dengan Pemkot. Agar mereka bisa mengetahui hal ini. Kalau mereka bisa lulus kan baik untuk Kota Batam. Ada kendala ini yang harus dilihat dan didengar oleh pemerintah daerah dan disampaikan ke pemerintah pusat,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu.
Ia menilai, kendala teknis itu harus segera diatasi agar para honorer itu dapat bersaing dengan honorer lainnya. Karena, ini menyangkut dunia pendidikan terutama di Batam.
“Persaingan seleksi ini cukup bersaing. Khusus untuk jurusan kami ini tidak linear untuk jenjang SD. Sedangkan di SMP formasi terbatas. Jadi kami ingin mengadukan nasib kami,” kata, Koordinator Forum Guru Honorer SD-SMP se- Batam, Berli Arlandy.
Ia berharap ada solusi terkait nasib mereka, khususnya bahasa inggris. Menurutnya, tenaga honorer sudah mengabdi 12-20 tahun lebih. Sehingga harapan menjadi ASN sudah dinanti bertahun- tahun.
“Untuk seleksi sudah terus diikuti. Makanya besar harapan kami agar ada solusi terkait nasib kami ini. Kami sedih kalau tidak bisa ikut seleksi, padahal jurusan lain yang tidak linear bisa lolos. Jadi kami mohon ada perhatian dari pemerintah daerah untuk memperjuangkan nasib kami ini,” jelasnya.
Selain itu, menjelang dibukanya seleksi PPPK yang rencananya akan dibuka 16 September 2023 ini, ia berharap bersama ratusan guru honorer bisa mendaftar dengan lancar.
“Kami juga berharap ada solusi untuk ini. Karena jadwal pendaftaran sudah ada. Kami sangat berharap dari Dinas Pendidikan, DPRD bisa membantu kami,” tegasnya.
Ia menuturkan, kendala itu terasa sejak 2021 lalu. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya, ia dan honorer lainnya bisa mencapai tahapan ujian.
“Sebelumnya kita bisa sampai tes. Kalau ikut aturan, kita semua seharusnya bisa ikut sampai tes. Kami sedih, karena harus kalah bersaing dengan yang lain, yang mungkin masa mengajarnya masih satu atau dua tahun,” bebernya.
Sekretaris FGHSN, Aldzukri Almursjid menambahkan, telah mengadukan hal itu ke DPRD Batam agar dapat terfasilitasi. Terlebih, jumlah guru honorer di Batam saat ini masih cukup banyak yakni mencapai 400 orang lebih.
“Terakhir akses pada pertengahan tahun lalu 2022. Masih ada sisa sekitar 400 orang. Kami butuh ada solusi. Sebelumnya kami sudah ke dinas pendidikan,” tutupnya. (hbb)
