Di Duga, Pergantian BPD Boluk Tidak Sesui Mekanisme UU Yang Berlaku

  • Whatsapp

SIMALUNGUN,MEDIATRIAS.com – Dalam pasal 19 Peraturan Mentri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di atur tentang pemecatan dan pembergentian anggota DPD

Sebagai mana di maksud pada ayat (1) huruf c. dan pasal (2)anggota BPD di berhentikan.
diantaranya :
1. Berakhir masa keanggotaan
2. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkeulanjutan atau berhalangan tetap secara berturut – turut.

Bacaan Lainnya

Dalam surat yang di sampaikan oleh Gerhat Lubis. SH Camat Bosar maligas dengan No. 141 / 229 / 36.8.2 / 2019 yang memuat tentang putusan
Mengesahkan pengangkatan maujana ( BPD ) Nagori Boluk dan masa pengurus maujana Nagori Boluk sebagai mana pada lampiran surat keputusan yang di kirimkan kepada Sdr. Rosdiana Purba Wakil ketua maujana Nagori Boluk / Tanggal 05 juli 2019 yang menyatakan pengurus maujana ( BPD ) yang baru dengan masa bakti 6 ( enam ) tahun sampai dengan tahun 2025.

penyampayan surat yang di tujukan langsung kepada Sdr. Rosdiana Purba di ketahui oleh Mediatrias.com pada hari Kamis 08 Oktober 2020 lewat sambungan WastAap yang di kirimkan langsung kepada awak media.

Sebelumya, sekitar dua pekan lalu saat mediatrias.com melakukan penelusuran di Nagori Boluk tentang informasi mengenai adanya penerima bantuan langsung tunai (BlT) ganda yang di duga di lakukan oleh Oknum Pangulu ( Kepala Desa. Red ), hal ini langsung di dapat keterangan melalui Sdr. Rosdiana Purba yang sempat menanyakan langsung tentang adanya indikasi penerima BLT ganda.

Dikatakan, pertanyaan ini menuai sikap keras dari sang Kepala Nagori dengan Nada tinggi. tak hanya itu, sikap keras itu selalu di lontarkan mana kala ada warga yang menanyakan kebijakan sang Pangulu di anggap tidak sesui dengan harapan warga.

Sikap pangulu yang di nilai keras itu juga di katakan oleh rekan R. purba. yang saat itu bersamanya. acap kali jika dalam rapat Nagori Pangulu sering berkata
dengan nada tinggi jika tidak sesuai dengan program yang di jalankan.
” kami juga heran kenapa selalu ada rapat mendadak dan kadang bukan di balai Nagori, bahkan pernah ada rapat di mesjid untuk membahas BLT, Kalau di tanya Pangulu selalu biacara bahawa itu sudah sesuai mekanisme dengan nada keras.” kata rekan R purba.

R Purba juga membeberkan, jika pemberhentian dirinya sebagai wakil ketua BPD sebenarnya berkaitan dengan masa bakti yang telah berakhir, namun ada kecurigaan bahwa dalam mekanisme pergantian pengurus BPD Yang Baru di duga tidak melalui rapat desa. Hal ini di sampaikan bahwa dirinya tidak pernah mendapat pemberian undangan atau pemberitahuan dalam penjaringan pengurus BPD yang baru.

” Sejak saya menjabat wakil BPD sampai emasa bakti berakhir, saya belum pernah merasa di undang atau di beritahukan tentang Rapat pengurus maujana yang baru. makanya ketika saya tanyakan ke kantor camat tentang mekanisme pembentukan pe gurus BPD yang baru, sampai saat ini saya hanya mendapat keterangan akan ada pemberitahuan lewaat surat.” kata R Purba.

Terkait masalah Pemberhentian dan pengurus BPD yang baru, hingga kini R lutba hanya mendapat sepucuk surat tentang pengesahan pe.gurus BPD yang baru masa bakti hingga 2025.
hal ini terlihat ada kejanggalan dan tanda tanya tentang mekanisme pembentukan BPD tidak sesuai dengan UU tang berlaku.
hingga berita ini di terbitkan, Camat Bosar maligas dan Panguku Boluk belum di konfirmasi guna untuk di mintai keterangan. (Hs. tim )

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *