Diduga Reklamasi Golden Prawn Tidak Tersentuh KPK,”Disinyalir Pemilik Lahan  Sangat Kebal Hukum”

  • Whatsapp

BATAM,MEDIATRIAS.com –  Diduga KPK tebang pilih untuk menindak. Terlihat sekali dengan kasus OTT yang terjadi terhadap Gubernur Kepri non aktif H Nurdin Basirun pada 10 Juli 2019, merupakan kasus reklamasi kecil.

“Sementara itu kasus reklamsi yang besar tidak tersentuh. Oh, Kemanakah KPK”???

Bacaan Lainnya

Melirik kasus reklamasi yang tidak tersentuh yaitu adalah Golden Prawn. Dalam kasus ini bisa terlihat seperti berita sebelumnya . Terbukti kasus Golden Prawn sudah bergulir kurang lebih 3-4 tahun lalu namun tanpa ada satu penyelesaian yang belum kita perhatikan. Seperti yang diberitakan media merdeka.com.

“Dalam permohonan itu digunakan untuk reklamasi. Hasil temuan tim 9, sebagian yang sudah lakukan reklamasi, prosedurnya banyak yang terlampaui. sehingga beberapa kasus yang dokumen Amdal nya tidak ada,

Akan tetatpi pihak perusaaan suwasta tetap saja melakukan reklamasi  penimbunan laut yang masih ada hutan bakau yang begitu dalam laut harus di timbun dengan tanah .

Sementara itu ketika kasus reklamasi laut di wilayah golden  Prawn kepala dinas lingkungan kota Batam masih di pimpin oleh” dendi purnomo” dan beliau pernah berkata yang penting luas dan dalam penimbunannya jelas ,”yang akhirnya lokasi reklamasi di kota Batam di ststus quakan” jelasnya.

Begitu pula dalam pemberitaan Batamnews tertanggal 23 mei 2016 “Yang tidak mengantongi ijin langsung kita serahkan ke penyidik Tim 9, seperti didaerah Bengkong ada yang belum mengantongi ijin sama sekali kata Dendi Purnomo.

Pengusaha di Bengkong Laut ini adalah ABI, pemilik restaurant Golden Prawn.”

Dan juga dalam pemberitaan wordpress.com jumat 15 Agustus 2008 Kegiatan Reklamasi (penimbunan) pantai oleh golden Prawn, bengkong laut diduga telah melebihi titik koordinat yang telah diberikan Pemerintah Kota (PEMKO) Batam. Dari informasi yang diperoleh, ijin reklamasi untuk lokasi resort dan perhotelan golden Prawn sekitar 200 Ha dari bibir pantai. Namun kenyataan dilapangan telah mencapai 400 Ha.

Serta di media Surya Kepri tertanggal 11 September 2019 “Ia ingat dulu awalnya restoran itu disebut restoran terapung, kini restoran sudah tidak dapat lagi melihat lautan.

Dulu ditambak lalu akhirnya ditimbun-timbun terus sampai seperti saat ini. Sudah ada perumahan, ruko, dan lain-lain ujar pria asli Batam yang mengaku bernama Hen itu.

Berikut pernnyataan Bapak Azhari Hamid, ST, M.Eng bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu menegaskan bahwa izin reklamasi dikota Batam maupun KEPRI tidak bisa diterbitkan. Pasalnya “Perda RZWP3K” belum selesai diproses yang artinya beberapa reklamasi yang di kota Batam telah selesai dikerjakan “patut dipertanyakan.” Termasuk reklamasi yang terjadi di Golden Prawn.

Lanjut Beliau “sekitar 107 Ha lahan yang terletak di Bengkong Laut kota Batam, digarap oleh pihak Golden Prawn diduga tidak memiliki izin”. Entah bagaimana cara pelaku reklamasi tersebut melancarkan aksinya yang terbilang lancar. Padahal diketahui Golden Prawn dikenal sebagai kawasan terpadu, Hotel, Restaurant, Perumahan dan areal wisata yang didalamnya terdapat pabrik Readymix”.

Golden Prawn juga “diduga tidak melakukan kewajibannya”, hingga saat ini pihak pelaku reklamasi dengan ratusan hektar tersebut belum melakukan “pembayaran UWTO kepada Pihak BP Batam”.

Azhari Hamid, ST, M.Eng Ketua Komite Peduli Lingkungan Hidup (KPLHI) kota Batam “Menduga kegiatan reklamasi dengan luasan 107 Ha oleh pengusaha “A” tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan tersebut. Dan menegaskan segera melaporkan kegiatan tersebut.

KPLHI Kepri Evi Yuliana, SE juga ” menduga hal tersebut dan sedang melengkapi data-data pendukung untuk itu”. Ia juga mengungkapkan berbagai temuan KPLHI Batam terkait reklamasi tersebut.

Dugaan reklamasi itu Ilegal karena laut yang ditimbun hanya bedarsarkan PL yang dikeluarkan oleh Pemko Batam. Kami yakin tehadap PL kawasan Pesisir tersebut, BP Batam tidak akan memberikan “izin timbum ataupun reklamasi” ungkap mantan pegawai PEMKO Batam yang pernah bertugas di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam” jelasnya.

Karena sepengetahuan kami, izin reklamasi dan cut and fill adalah wilayah kerja BP Batam” sebut Dia saat dihubungi melalui pesan whatsappnya, 17 september 2019.

Disamping itu pula beredar kabar bahwa pihak Golden Prawn yang melakukan reklamasi tersebut, diduga tidak pula melakukan pembayaran UWTO ke BP Batam.
Namun Azhari Hamid menilai bahw pihak BP Batam tidak akan melakukan penagihan terkait dugaan kegiatan tersebut Ilegal.

Begitu disinggung untuk masalah SKEP dan SPJ oleh awak media, “Itu yang saya maksud dan kami menduga daratan yang dibentuk dari timbunan tersebut tidak memiliki SKEP dan SPJ dari BP Batam, maka otomatis mereka tidak membayar” ungkapnya.

Terkait AMDAL, Azhari Hamid menilai pihak Golden Prawn telah melakukan kajian. Namun apakah hal tersebut telah sesuai dengan reklamasi yang dilakukan.

Sepengetahuan kami, pihak Golden Prawn sudah membuat kajian Dampak Lingkungan (AMDAL), namun apakah sudah mengcover untuk luasan yang sekarang eksisting. Dugaan kuat kami adalah lebih dari 100 Ha” tutup Ketua KPLHI Kota Batam Azhari Hamid, ST, M.Eng yang di temui di seputaran Batam
(Saut Barani)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *