MEDIATRIAS.COM – Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Husnul meminta kepada Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Tabana Bangun,M.Si untuk mengevaluasi kinerja Kapolres Tanjungpinang, Senin (4/7/2023).
Pasalnya, sebagai pengayom masyarakat dinilai kurang ramah,kurang komunikatif terhadap stake holder masyarakat dan para tokoh masyarakat tanjungpinang baik para aktivis mahasiswa, milenial dan para organisasi kepemudaan(okp) dan kurang bersahabat iklim yang dibangun kapolres tanjungpinang.
Menurut Husnul memasuki tahun politik yakni pemilu dan pilkada yang artinya suhu politik memanas dan rentan konflik takutnya kapolres tanjungpinang tidak mempunyai good leadership sehingga tidak mampu meredahkan suhu politik yang berpotensi konflik horizontal di ibu kota kepri ini. karena track recordnya polres yang angkuh dan kurang bersahabat.
“Demi Tanjungpinang yang lebih kondusif kita minta Kapolda evaluasi kinerja Kapolres Tanjungpinang,” tegas Husnul di Tanjungpinang.
Sebagai Dewan Pimpinan Daerah Kepri, dirinya melihat pihak Kapolres alergi kritik ketika saat dikritisi kebijakannya, karena seharusnya sangat bersyukur sebagai bahan evaluasi untuk kinerja lebih baik lagi.
Jika polres tanjungpinang itu serius dalam bekerja, kata dia, tentu persoalan yang beberapa laporan ditindaklanjuti.
“Banyak laporan-laporan dari masyarakat, LSM,organisasi kepemudaan yang tidak ditindaklanjuti contoh laporan masyarakat yang sempat heboh terkait pak abdul malik melaporkan anggota dprd tanjungpinang terkait kasus penyerobotan tanah yang dialami pak abdul malik sampai sekarang tidak ada perkembangan (staknan) sudah hampir 1 tahun kasusnya, terkesan ditengah-tengah dimasyarakat polres tanjubgpinang tidak mampu bertindak tegas , yang membuktikan bahwa kinerja jajaran polres maupun kapolresnya itu buruk. Kami minta ini diproses hukum, sampai dimana tindak lanjutnya,” cetus dia.
Hal senada juga disampaikan Rimbun Purba, Ketua Rumah Milenial Kepri, senada dengan Dewan Pimpinan Daerah GMNI menegaskan bahwa selain kinerjanya buruk, padahal Kombes oppungsunggu sebagai Kapolres tanjungpinang sudah menjabat hampir 2 tahun akan tetapi memiliki minim prestasi.
Dia mencontohkan kasus mafia besar jual beli BBM bersubsidi secara ilegal yang marak beraktivitas terlihat dimasyarakat, masih tetap berjalan ada beberapa nama Ap diplantar Dua, Yt disenggarang yang kordinatornya anggota polres juga dan Id memiliki gudang minyak besar namun tidak pernah ditangkap.
“Dari banyak kasus justru yang pernah ditangkap jajaran polres hanya masyarakat kecil yang minyak solarnya untuk nelayan kecil itu kesanya sangat memalukan, beradar isu dimasyarakat kapolres terkesan melakukan tukar kepala mafia besar dengan masyarakat kecil.faktanya mafia besarnya tidak pernah ditangkap,” kata dia.
Ketua RMI ini menbahkan maraknya pelabuhan tikus diwilayah tanjungpinang menyebabkan rokok ilegal atau non cukai dan alkohol dan miras ilegal banyak beredar ditanjung pinang yang menyebkan kerugian negara, bahkan tidak pernah ditindak tegas,dan kasus hiburan malam blu fire atau api biru ditepi laut yang ijin peredaran mikolnya tidak ada tetapi tidak pernah ditindak terkesan polres main mata dengan pemilik api biru(blue fire) sehingga aktivitas ilegal mikol dan miras tetap berjalan mulus.
Para organisasi mahasiwa milenial, LSM sudah banyak bersurat untuk audiensi dan bersurat tentang kasus yang berkembang ditengah masyarakat ditanjungpinang tidak pernah dapat balasan secara resmi.
“Copot saja kapolres tanjungpinang dan beberapa jajaranya yang tidak becus menyelesaikan persoalan hukum di ibu kota kepri tanjungpinang, jangan sampai masyarakat mengganggap program presisi kapolri Prabowo Sigit Listyo hanya isapan jempol ditataran daerah,” tegas Rimbun. (Red)
