Hak Jawab Nagori Pamatang Sahkuda ,Tentang Tower

  • Whatsapp

SIMALUNGUN,MEDIATRIAS.com – Merujuk kepada undang-undang Pers no 40 tahun 1999, dimana kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Undang Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat berasaskan prinsip – prinsip demokrasi keadilan, supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia. Kemerdekaan pers perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pelaksanaan kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang merdeka, profesional,
patuh pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai Undang-Undang no 40 Tahun
1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik.

Bacaan Lainnya

Terkait dengan Isi Berita Media Trias.com tanggal 30 Mei 2020 dengan judul “ LEMBAGA
ADVOCASI HUKUM DESAK PEMBANGUNAN TOWER WIFI DI TIGA KANTOR PANGULU”. Dengan ini

saya menyatakan bahwa WARTAWAN TANPA MELAKUKAN KONFIRMASI.
Sebagai Hak Jawab kami atas berita tersebut di atas, berikut kami jelaskan proses pelaksanaan
kegiatan Pengadaan dan Pembangunan Internet Nagori.
1. Nagori Pamatang Sahkuda sangat membutuhkan sarana internet / Wifi untuk mendukung
nagori Pamatang Sahkuda menuju nagori digital, dimana segala bentuk laporan dan
koordinasi pembangunan di nagori melalui tekhnologi digital dengan fasilitas jaringan
internet. Begtitu juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya pelajar untuk
mengikuti pembelajaran dengan sistem Daring. Yang nantinya juga sebagai sarana
mewujudkan peluang PAD Nagori melalui program Nagori Wisata yang akan dikelola oleh
BumNag.
2. Pengadaan dan pembangunan sarana Internet / Wifi Nagori ini diusulkan dalam
Musyawarah Dusun pada penjaringan usulan di tahun 2019.
3. Usulan ini dianggarkan dalam APBNag Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
4. Ada Rekanan yang mengajukan penawaran untuk pelaksanaan pengadaan dan
pembangunan sarana internet / Wifi sesuai kapasitas dan anggaran yang diusulkan.
5. Pelaksanaan pengadaan dan pembangunan sarana internet / wifi ini tidak dilakukan
secara PKTD, karena tidak ada masyarakat yang melaksanakan usaha dalam bidang
pengadaan fasilitas internet / wifi.
6. Pelaksanaan Kegiatan oleh rekanan dilaksanakan pada April 2020.
7. Tidak ada keterkaitan Instansi APH dan atau oknum manapun dalam proses dan
pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pembangunan Internet Nagori Pamatang Sahkuda.
Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi
yang benar, wartawan indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman
operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

Atas dasar itu wartawan indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik al. :
1. Pasal 1 : Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat,
berimbang, dan tidak beritikad buruk.
2. Pasal 2 : Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam menjalankan
tugas jurnalistik.
3. Pasal 3 : Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang,
tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga
tidak bersalah.
4. Pasal 4 : Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
5. Pasal 5 : Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban
kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak menjadi pelaku kejahatan.
6. Pasal 6 : Wartawan Indonesia tidak menyalagunakan profesi dan tidak menerima suap.
7. Pasal 7 : Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak
bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo,
informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.
8. Pasal 8 : Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan
prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku,ras,warna
kulit,agama,jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah,
miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
9. Pasal 9 : Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan
pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
10. Pasal 10 : Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang
keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar dan
atau pemirsa.
11. Pasal 11 : Wartawan Indonesia melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi secara proporsional.

Demikian Hak Jawab Ini saya sampaikan kepada Bapak / Ibu Pemred untuk menjadi
perhatian dan koreksi untuk kepentingan dan kebaikan semua pihak.
Hormat saya,

Pemerintah Nagori Pamatang Sahkuda

Pangulu

(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *