Janji Sang Wali Kota Yang Kedua Kalinya, Hanya Harapan Manis “ke Rakyat Batam

  • Whatsapp

BATAM,MEDIATRIAS.com  – Bincang bareng bersama tokoh masyarakat Batam yang gencar menyuarakan keadilan dan kebenaran, Kuasa Hukum SRK bersama Ketua Umumnya, membahas soal uraian janji-janji Wali Kota Batam yang dianggab tidak terpenuhi. Sebut saja soal janji APBD Batam untuk tahun 2016 akan menjadi Rp 4 Triliun. Namun Justru defisit.

Kuasa Hukum SRK mengatakan, Terlepas dari suasana Covid-19 yang sedang melanda masyarakat Batam saat ini, Seyogianya sejak Tahun 2016 silam sudah wajib terpenuhi. Jika APBD Batam mencapai Rp 4 Triliun sejak 2016 lalu, maka Batam sudah menjadi Kota Investasi Indonesia di Asia. Disebut, hanya orang yang berkemampuan dan berkemauan tinggi yang mampu melakukannya. Mungkin bisa dilihat dari kemampuan Akademisnya, Pola Lobby kepemerintah Pusat maupun cara seseorang bernegoisasi dengan investor dari luar negeri. “Saya kira masyarakat Batam sudah cukup lelah menati janji-janji yang dianggap gimmick selama ini, perlu perubahan dan lompatan ekonomi kedepan”. Ucap kuasa Hukum yang berambut gondrong ini kepada mediatrias.com, Saptu 12/9/2020.

Bacaan Lainnya

Sebut Indurti rendahan oleh Wali Kota Batam, Banyak investor hengkang dan Batam sepi

Tapi kita lihat dulu, apa-apa saja yang menjadi janji-janji HM. Rudi saat Pilkada tahun 2015 lalu?

VISI :”Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”.

Untuk itu, gagasan makro dalam visi tersebut dijabarkan lagi ke dalam 6 MISI yang lebih terukur, yakni :
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi,
2. Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdayasaing, dan masyarakat yang sejahtera,
3. Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa,
4. Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alihkapal, maritim dan pertanian/perikanan dalam menopang perekonomian daerah,
5. Mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik, serta
6. Mewujudkan percepatan pembangunan di daerah kepulauan sebagai penopang dan penyangga perekonomian Kota Batam.

Kemudian secara operasional, visi dan misi tersebut dijabarkan lagi ke dalam sejumlah program kerja. Dalam hal ini,telah disusun 57 program penting yang akan dilaksanakan sesuai dengan misi yang telah dirumuskan itu.

Demo Buruh, akibat PHK sepihak dan Pemko Batam terkesan tutup mata

A. Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi, ada 10 program kerja yang akan dilaksanakan, yakni :
1). Fasilitasi penyusunan RPJM Kelurahan melalui Rembuk Warga di Tingkat RT dan RW.
2). Peningkatan peran RT dan RW dalam pelayanan masyarakat serta pemberian insentif yang layak kepada RT dan RW.
3). Penerapan e-Government, Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal di setiap aspek pelayanan publik.
4). Evaluasi kinerja Aparatur Pelayanan Publik melalui studi Indeks Kepuasan Masyarakat.
5). Peningkatan disiplin, kualitas kerja, dan kompetensi aparatur pelayanan publik melalui pendidikan dan pelatihan.
6). Penerapan seleksi jabatan struktural bagi aparatur melalui panitia seleksi yang independen dan profesional.
7). Pemberian sanksi dan penghargaan terhadap kinerja aparatur.
8). Revitalisasi asset-asset daerah.
9). Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi serta penerapan pembayaran pajak dan retribusi daerah secara online.
10). Sinkronisasi Kebijakan SKPD dengan Program dan Kegiatan Provinsi dan Pemerintah Pusat.

B. Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdayasaing dan masyarakat yang sejahtera, maka akan dilaksanakan 12 Program, yakni :
1). Penyediaan infrastruktur pendidikan yang representatif dan merata.
2). Peningkatan kualitas pengajar dan kuantitas alat pembelajaran.
3). Bantuan fasilitas pendidikan, beasiswa berprestasi dan peralatan penunjang pendidikan.
4). Peningkatan pelayanan kesehatan rawat inap di Puskesmas.
5). Peningkatan pelayanan kesehatan yang menjangkau hingga ke pulau terpencil.
6). Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin berupa rumah layak huni dan sarana pendukungnya, beras miskin, serta sembako murah.
7). Bantuan pendidikan dan kesehatan gratis bagi anak-anak keluarga miskin.
8). Bantuan ekonomi bagi usaha masyarakat miskin berupa pelatihan dan pendanaan melalui koperasi.
9). Peningkatan kerukunan dan pembauran antar umat beragama.
10). Peningkatan kesejahteraan pemuka agama.
11). Penyediaan fasilitas kepemudaan dan keolahragaan, serta
12). Peningkatan prestasi olah raga ke tingkat regional dan internasional.

Baru dibangun tahun 2019 lalu, jalan hancur setelah ditangan Pemko Batam

C. Mewujudkan Tata Ruang Kota Yang Berwawasan Lingkungan dengan Infra-struktur Perkotaan Yang Modern serta Penataan Permukiman yang Ramah, Asri, dan Nyaman, kami menetapkan 8 Program yang akan dilaksanakan, yaitu :
1). Penerapan One Stop Service sesuai standar pelayanan minimum yang mudah, cepat dan bersahabat
2). Penyediaan 30% anggaran infrastruktur perkotaan.
3). Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal.
4). Penyediaan lebih dari Rp 1 miliar anggaran untuk setiap kelurahan melalui program percepatan infrastruktur kelurahan.
5). Peningkatan kualitas kebersihan dan keindahan kota.
6). Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman.
7). Penataan keindahan dan perapian bangunan yang menyalahi aturan.
8). Penyediaan taman kota dan lahan terbuka hijau bagi masyarakat.

D. Mewujudkan Penguatan Sektor Industri dan mendorong Peningkatan peran Sektor Jasa, Perdagangan, Pariwisata, Alihkapal, Maritim dan Pertanian/ Perikanan dalam menopang Perekono-mian Daerah. Untuk melaksanakan Misi ini, telah ditetapkan 15 program sebagai berikut :
1). Menyusun Program Kesepakatan Bersama dengan Badan Pengusahaan Batam untuk Tahun 2016-2021.
2). Mengembangkan sinkronisasi tata ruang, investasi, dan manajemen pertanahan secara terpadu.
3). Meningkatkan sistem pengaturan dan pelaksanaan investasi yang optimal melalui pelayanan terpadu dan penyediaan informasi potensi investasi Kota Batam.
4). Mendorong iklim investasi yang sehat untuk menciptakan lapangan kerja dan menekan angka pengangguran.
5). Optimalisasi dukungan dan fasilitasi kawasan industri baru yang membuka kesempatan kerja.
6). Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas potensi jasa dan perdagangan untuk kebutuhan domestik dan perdagangan.
7). Memperkuat UMKM dan IKM agar memiliki akses ke pusat perdagangan modern dan internasional.
8). Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat nelayan dan petani melalui pembinaan usaha budi daya perikanan, peternakan, dan pertanian.
9). Meningkatkan penataan, pengawasan dan perlindungan hutan melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis, pemeliharaan tanaman penghijauan di bahu jalan, serta peningkatan pengawasan hutan lindung.
10). Meningkatkan kualitas dunia wisata melalui sertifikasi kepariwisataan.
11). Mendorong berdirinya pusat kuliner nasional maupun kuliner mancanegara dengan pola zoning eksklusif.
12). Mengembangkan obyek dan produk pariwisata, serta kualitas destinasi wisata secara terpadu berbasis pesisir dan budaya yang didukung oleh pemasaran dan promosi yang optimal.
13). Memfasilitasi berdirinya pusat batik Asean, pusat retail kerajinan, serta pusat fashion modern dan tradisional.
14). Meningkatkan pengawasan terhadap TKA serta meningkatkan kualitas dan sertifikasi tenaga kerja dengan memfungsikan Balai Latihan Kerja menyongsong tantangan MEA.
15). Mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya Koperasi Bahan Pokok dan Koperasi Simpan Pinjam untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Nasip pedagang Batam dan Pasar induk setelah ditangan Pemko Batam

E. Mewujudkan Penguatan Ekonomi Kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang bersinergi dengan Kebutuhan Industri dan Pasar Domestik. Dalam hal ini, ditetapkan 5 Program untuk dilaksanakan, yakni :
1). Peningkatan modal dan operasional pelayanan kredit BLUD bagi UMKM.
2). Membangun pusat inkubasi UMKM.
3). Memfasilitasi peningkatan standar mutu produk UMKM sehingga memenuhi kebutuhan industri.
4). Mengadakan pelatihan dan bimbingan kewirausahaan, serta
5). Memfungsikan balai latihan kerja sebagai media pelatihan dan pengembangan UMKM dan Koperasi.

F. Percepatan Pembangunan wilayah Kepulauan Sebagai Penopang Perekonomian Kota Batam, telah ditetapkan 7 Program, yakni :
1). Pembangunan secara bertahap infrastruktur jalan, pelantar dan jembatan di seluruh wilayah kepulauan.
2). Pemenuhan kebutuhan kelistrikan dengan menggunakan teknologi panel surya.
3). Pembangunan akses komunikasi yang lebih baik bagi masyarakat kepulauan.
4). Pemberian bantuan penunjang kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan untuk anak anak pesisir.
5). Pemberian bantuan peralatan tangkap, budidaya dan fasilitasi keuangan bagi usaha nelayan.
6). Pelatihan usaha ekonomi baru bagi keluarga nelayan, serta
7). Pembangunan potensi pulau-pulau untuk menjadi tujuan investasi agricultur, kemaritiman dan daerah pengembangan baru.

TPA Punggur yang belum ada sentuhan pembangunan setelah ditangan Pemko Batam

Sedangkan program unggulan Rudi-Amsakar disingkat dengan RAMAH yaitu :

* Revitalisasi infrastruktur kota dan mempersiapkan kanal banjir terintegrasi di beberapa titik simpul perkotaan menuju kota madani.
* Alokasi beasiswa penuh untuk siswa berprestasi yang diterima pada universitas unggulan di Indonesia.
* Menumbuhkembangkan iklim investasi yang sinergis dan menguntungkan bagi pelaku usaha, pekerja dan segenap stakeholder di daerah serta memfasilitasi tumbuhnya Koperasi Bahan Pokok dan Koperasi Simpan Pinjam untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.
* Alokasi dana lebih dari satu milyar rupiah untuk Infrastruktur tiap-tiap Kelurahan Se-Kota Batam.
* Hasilkan APBD Batam menjadi lebih dari empat trilyun rupiah sampai tahun 2021.

Hal ini juga dituangkan batamtoday.com dalam beritanya pada Tahun 2015, Selasa, 15-03-2016 | 08:00 WIB.

Melihat keadaan Kota Batam sejak Tahun 2016 silam, Hingga Ketua BP Batam menandatangani MoU terkait penyerahan pinjam pakai sebahagian asset BP Batam untuk dikelola oleh Pemko Batam pada tanggal 21 Maret 2018 lalu, oleh Dr.Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo.M.A kepada Wali Kota Batam, HM. Rudi.SE.MM. Apalagi setelah Wali Kota Batam merangkap sebagai Ketua BP Batam, justru semakin ruwet dan menimbulkan banyak masalah dan janji-janji terkait kepentingan masyarakat umum seperti iklim investasi pun terlupakan.

Masyarakat Kota Batam tentu dapat melihat lambatnya perkembangan investasi maupun pariwisata saat ini. Hampir disemua kecamatan banyak masyarakat menganggur dan kehilangan pekerjaan. Dimana janji Wali Kota yang menyebut * Menumbuhkembangkan iklim investasi yang sinergis dan menguntungkan bagi pelaku usaha, pekerja dan segenap stakeholder? Sementara, Pemerintah Pusat terkesan menunggu program Pemerintah Kota Batam untuk dapat diakomodir.
Bahkan terbalik poin, dari berbagai pemberitaan media dikota Batam terkait kegagalan Pemko Batam guna meningkatkan PAD, setiap tahunnya sejak 2016 lalu selalu gagal. seperti yang diberitakan batampos.co.id – Pemerintah Kota Batam gagal mencapai target 100 persen realisasi pendapatan asli daerah (PAD) kota Batam tahun 2016. Yang mana capaian PAD Kota Batam hanya 97,03 persen atau Rp882,266 miliar dari target Rp909,266 miliar.  Kamis, 12 Januari 2017 – 14:05 WIB.

Kemudian Tahun 2017 oleh deticom, Batam – KPK menyatakan semestinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam, Kepulauan Riau, pada 2017 mencapai Rp 2 triliun. Namun yang bisa dikumpulkan Pemkot Batam hanya Rp 1,1 triliun. “Rp 1,1 triliun yang diterima Pemkot Batam, perhitungan kami, harusnya bisa sampai Rp 2 triliun,” kata pimpinan KPK Basaria Panjaitan di Batam, sebagaimana dikutip detikcom dari Antara, Rabu (28/11/2018).

Kemudian pada tahun 2018 hingga 2019, batampos.co.id – Sehari menjelang tutup tahun 2018, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam berdasar Sistem Informasi Daerah (Siependa) Kota Batam hanya tercapai 1,042 triliun atau 84,43 persen dari target Rp 1,235 triliun. Senin, 31 Desember 2018 – 18:40 WIB.  batampos.co.id.

Batam, InfoPublik – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam triwulan pertama tahun 2019 mencapai Rp 226,16 miliar dari target 1,35 triliun. Capaian ini mengalami peningkatan jika dibanding periode yang sama tahun 2018 lalu yakni Rp 219,5 dari target Rp 1,25 triliun. Kamis, 4 April 2019 | 11:09 WIB|

“Perubahan pendapatan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2020 diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD), semula sebesar Rp1.499.536.772.588,46 berubah menjadi Rp 1.030.466.996.128,27 atau turun 31,28 persen,” kata Rudi, Senin (24/8). 25 Agustus 2020. silabuskepri.co.id.

Akhirnya Wali Kota Batam maupun Wakil Wali Kota Batam menyerah, batampos.co.id, “Angka Rp 4 triulin yang kami janjikan sulit dicapai. Proyeksi yang paling proposional bagi kami hanya Rp 3,6 triliun. Itu sudah terobosan yang luar biasa,” jelas Amsakar.

Dari pembahasan dan uraian diatas “Apakah pantas sebagai pemimpin untuk lima tahun kedepan?”, Ucap Ali.

Redaksi.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *