BINTAN,mediatrias.com – Dengan tegas serta Tidak main- main, melontaran pedas diucapkan Bupati Bintan, Apri Sujadi, ketika diminta tanggapannya terkait akan memecat pegawai Honorer yang tak memiliki KTP Bintan dan dianggap membebani keuangan daerah, Rabu (7/9/2016).
Pasalnya, pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan ditargetkan oleh DPRD untuk menekan angka belanja daerah yang dialokasikan dalam APBD Perubahan (APBDP) 2016 sebesar Rp 997 miliar lebih.
Dana yang berasal dari belanja tak langsung sebesar Rp490 miliar lebih serta belanja langsung sebesar Rp506 miliar lebih itu akan diefisiensikan penggunaannya dari September-Desember mendatang. Salah satunya dengan memangkas anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan di setiap SKPD.
“Cara efisiensi keuangan yang tepat adalah dengan cara mengurangi beban pengeluaran. Salah satunya dengan mengurangi tenaga honorer,” ujar Apri, usai mengikuti Ranperda di kantor DPRD Bintan kepada Wartaindonesianews.com
Apri menjelaskan, Pendapatan Daerah Bintan dalam APBDP 2016 diproyeksikan sebesar Rp986 miliar lebih yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bintan sebesar Rp186 miliar lebih, dana perimbangan sebesar Rp701 miliar lebih serta pendapatan daerah lainnya yang sah sebesar Rp98 miliar lebih.
Sedangkan dari komposisi penerimaan pembiayaan, pendapatan, belanja serta penerimaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp10,87 miliar lebih. Secara struktur hasil yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan sebesar nol rupiah.
” untuk melakukan efisiensi keuangan daerah, kita akan mengurangi tenaga honorer semua SKPD yang tak mengantongi SK Bupati. Ingat SK honorer yang tak hanya ditanda tangani Bupati,” Tegas Orang nomor satu di Bintan. (jo)