Detiktepikornews.com BINTAN – Kursi empuk Ketua Dewan tampak semakin memanas, perseteruan yang terjadi di internal fraksi Partai Golkar di DPRD Bintan terkait usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Bintan, Lamen Sarihi agar digantikan Nesar Ahmad dinilai telah mengabaikan kepentingan rakyat Bintan, Kamis (28/7).
Bagaimana tidak, dari 25 Anggota DPRD Bintan yang duduk di lembaga terhormat itu, saat ini kinerjanya sudah mulai bobrok dan tak bersinergi lagi untuk membahas kepentingan-kepentingan yang menyangkut pembangunan di Bintan
Sangat jelas dari beberapa rapat di DPRD Bintan, seperti yang terjadi dalam rapat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Bintan tahun 2015, dimana salah satu anggota Panitia Khusus (Pansus) LPP APBD Bintan tahun 2015 dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Bintan, Eddy Tiawarman tiba-tiba keluar dari dalam ruang rapat dengan dalih dipanggil oleh Ketua Fraksi PAN Bintan, Hesti Gustrian.
Pasalnya, fraksi PAN Bintan sudah menganggap Lamen Sarihi bukan lagi sebagai Ketua DPRD Bintan semenjak rapat paripurna penyampaian surat PAW Lamen Sarihi belum lama ini.
Selain fraksi PAN Bintan yang sudah menganggap Lamen bukan sebagai Ketua DPRD Bintan lagi, fraksi Golkar Bintan juga menganggap Ketua DPRD Bintan tidak lagi dijabat oleh Lamen sejak paripurna yang digelar beberapa waktu lalu itu.
Bahkan dari fraksi Partai Golkar sendiri sudah menginstruksikan 5 anggotanya untuk tidak perlu menghadiri setiap rapat dan sidang paripurna jika dipimpin Lamen Sarihi. Hal ini ditegaskan Sekretaris fraksi Partai Golkar, Fiven Sumanti belum lama ini.
“Kami dari fraksi Golkar sepakat untuk tidak menghadiri setiap agenda rapat dan paripurna jika dipimpin oleh Pak Lamen, karena Pak Lamen sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPRD Bintan,” tutur Fiven, belum lama ini.
Fiven juga sempat melontarkan komiten bersama dengan 4 fraksi yakni Golkar, PAN, PDI-P serta 2 Anggota Hanura dari Fraksi Gabungan Gerakan Hati Nurani Rakyat yang sepakat untuk tidak menghadiri setiap agenda rapat maupun sidang paripuran jika masih dipimpin oleh Lamen Sarihi.
“Kami sudah sepakat dari 4 fraksi di DPRD Bintan, jika Pak Lamen yang memimpin rapat pembahasan LPP maupun rapat lainnya, kami tidak akan mengikuti rapat. Kami tidak ingin hal ini terus berlarut dan harapan kita adalah Pak Lamen bisa menyikapi ini dengan sebaik-baiknya dan sebijaksananya,” tukasnya.
Menanggapi hal itu pengamat politik kepri, Zamzami A Karim memandang perseteruan yang terjadi saat ini di DPRD Bintan jelas mempengaruhi kinerja para wakil rakyat dalam mengemban amanat masyarakat khususnya di Bintan.
“Itu memang sengaja tidak mau kerja, kan di DPRD sifatnya kolegtif kolegial artinya bukan berarti tidak ada ketua pekerjaan harus mandeg, jangan dijadikan alasan,” tuturnya lagi.(jo)
