BATAM,mediatrias.com – Kelihatannya Aksi demonstrasi besar-besaran yang di lakukan oleh masyarakat kota Batam ” menolak kenaikan UWTO ” sepertinya bermula dari pelayanan di BP Batam yang sampai saat ini masih stagnan alias tersumbat.
Sungguh sangat ,memprihatinkan salah satu kantor istansi pemerintahan, yang di penuhi ribuan orang pegawai tidak mampu memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya menyangkut pengurusan legalitas lahan.Lalu apa yang sebenarnya membuat pelayanan publik sampai sekarang masih stagnan, sejak pergantian pejabat BP Batam.
Menurut Nuryanto ketua DPRD kota Batam (2/11/2016) mengatakan apa yang dilakukan masyarakat kota Batam hingga melakukan domonstrasni adalah suatu bentuk kekecewaan terhadap kinerja di BP Batam.
” Ketika Adanya sistim pelayanan publik yang masih stagnan , dan Tersumbat ,tentu ini sangat mengecewakan masyarakat kota Batam” ungkapnya.
Sehingga Kami sebagai wakil rakyat (DPRD ) kota Batam sangat mendukung aksi demonstrasi yang di lakukan oleh masyarakat kota Batam, yang terpenting tidak melakukan anarkis, dan itu sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan undang-undang untuk menyampaikan aspirasinya rasa kekecewaan pada pemerintah ” ucapnya lagi dengan tegas.
Dengan Rasa kekecewaan selalu berdatangan dari warga Batam terkait Standar Operasional Pelayanan (SOP) di BP Batam, berinisial SM , mengungkapan ” Saya sudah melunasi pembayaran UWTO 30 Tahun serta biaya denda keterlambatan pembayaran, kenapa hingga saat ini surat/dokumen SPJ, SKEP ,REKOM dan lain-lainnya belum di terbitkan. Ada apa di balik semua ini , dan sistem seperti ini sangat mengganggu investasi di kota Batam, ucapnya dengan tegas.
Hingga berita ini dipublikasikan awak media ini mencoba untuk mencari fakta kebenarannya, ” mengapa pelayanan publik masih stagnan ” pejabat BP Batam belum berhasil di temui untuk di mintai keterangannya.
Reporter (s/mul)
Editor :zulham
