MEDIATRIAS.COM – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepulauan Riau (Kepri), Gerry Yasid, melakukan kunjungan kerja ke Natuna, Senin (12/12/2022).
Kunjungan itu Kajati Kepri melakukan sosialisasi dan silaturahmi dengan Pemerintah Kabupaten Natuna bertempat di Gedung Wanita, Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur.
Tampak hadir Asisten Intelijen Provinsi Kepri, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Kepala Kejaksaan Negeri Ranai, Wakil Bupati Natuna, Asisten l Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Natuna, para Forkopimda, Kepala OPD Kabupaten Natuna, Aggota DPRD Kabupaten Natuna, camat, kades, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.
Bupati Natuna, Wan Siswandi pada kesempatan itu menyampaikan terimakasihnya kepada Kajati Kepri, karena sudah berkunjung ke wilayah pimpinannya.
“Selamat datang kepada Pak Kajati sudah menyempatkan diri hadir disini dan kami mohon maaf bila penyambutan kami ada yang tidak berkenan,” kata bupati.
Wan Siswandi, menyampaikan imbauan kepada yang hadir agar mengikuti acara dengan baik.
“Saya berharap kepada Pak Camat, Pak Kades, seluruh OPD dan seluruh hadirin yang hadir di sini agar dapat mengikuti sosialisasi ini dengan baik, sehingga kita semua dapat memahami apa yang disampaikan oleh kajati,” pintanya.
Dalam kesempatan itu Kajati Kepri, Gerry Yasid, menyebutkan kedatangannya sudah kedua kali ke Natuna, dengan bertujuan melaksanakan sosialisasi sekaligus bersilaturahmi.
“Pertama ada hal-hal dalam proses pendekatan hukum tentang pendekatan restorative justice yang harus saya sampaikan sendiri kepada Pemerintah Natuna dan juga masyarakat, untuk itu silaturahim ini sangat penting saya datang di Kabupaten Natuna,” ujar Gerry.
Selain itu Gerry, juga mengatakan bahwa kedatangannya juga untuk berkoordinasi dengan pemerintah dan segenap elemen masyarakat.
“Hal ini sesuai dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia bersama kejaksaan serta pemerintah dearah,” tutur dia.
Lebih jauh Gerry, memaparkan ada tiga komponen utama mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah yang di dalamnya ada aparatur sipil negara merupakan pelayan masyarakat yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Mewujudkan hak-hak hidup masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera. Dalam membangun daerah atau negara dan mensejahterakan rakyat, pemerintah harus bersinergi dengan komponen swasta termasuk masyarakat, sehingga seluruh komponen berperan aktif dalam pembangunan.
Yang menjadi kunci baik pemda atau pemerintah desa adalah transparansi dan akuntabilitas, tranparansi adalah terbuka. Akuntabilitas adalah semua pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jika itu dilakukan maka penyelenggara pemerintah akan terhindar dari korupsi,” tutupnya.
