KEPRI mediatrias.com – Sungguh luarbiasa Penyerapan anggaran publikasi di kantor sekretariat DPRD Propinsi Kepulauan Riau dan di Kabag humas Propinsi Kepri yang selama ini patut diduga adanya kongkalikong dengan oknum-oknum tertentu sebagai pemenang tender publikasi yang di duga dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen tanpa ada tender dan melakukan perujukan langsung”.
Sepertinya Hal ini kuat, dugaan sistem paket pekerjaan belanja publikasi kegiatan di kantor sekretariat DPRD Propinsi Kepri dan kehumasan pemprov kepri tidak transparan terhadap rekanan penyedia barang/jasa pemasangan iklan ,Galeri foto, maupun banner serta Adventorial dan publikasi penerbiatan berita.
Setelah dilakukan investigasi dan informasi yang di himpun oleh awak media ini, adanya ketentuan-ketentuan pemberlakuan masa tenggang waktu penagihan/infoce,jika terlambat maka dianggap hangus dan tidak dapat dilakukan pembayaran kepada rekanan kerja di kantor sekretariat DPRD Propinsi Kepri.Tentu hal ini patut di pertanyakan, apakah benar anggaran tersebut di kembalikan kepada kas daerah.
Deddy Christian sekretariat DPRD Propinsi Kepri pejabat pembuat komitmen, saat di konfirmasi awak media ini enggan menjawab beberapa pertanyan saat di lontarkan terkait penggunaan anggaran publikasi di kantor tersebut, malah beliau hanya menjawab ” maaf…saya sebentar lagi sudah pindah, silahkan di konfirmasi pada sekwan, ucapnya melalui ponsel seluler genggamnya.
Begitujuga keterangan yang disampaikan oleh pejabat Humas Propinsi Kepri Rizal,ia menagatakan kalau seluruh media yang berlanganan di kehumasan Propinsi Kepri tetap akan kita Bayarkan bg ungkapnya.
Dianya menjelaskan lagi ada kemungkinan saya akan tidak menjabat di humas propinsi kepri lagi,namun seluruh media yang sudah di daftar di humas propinsi kepri menunggu anggaran perubahan DPRD KEPRI yang segera di sahkan.
‘yang sangat aneh keterangan disampaikan Rizal sebagai pejabat di HUMAS Pemprov Kepri kalau kita di propinsi sekarang ini sedang mengalami devisit anggaran,namun yang membuat kita menjadi penasaran mengapa bisa terkait devisit anggaran di ke humasan sementara ketika pembahasan anggaran APBD Murni sudah jelas dana untuk publikasi ada pemeang tender yang disinyalir perujukan langsung oleh pemerintah melalui kehumasan selaku pengguna anggaran publikasi?.
Reporter : red
Editor : zulham
