MEDIATRIAS.com – Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menunda sidang agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi Jaksa Pinangki Sirna Malasari pada Senin, 18 Januari 2021. Karena, orangtua Pinangki dikabarkan meninggal dunia.
“Hari ini seharusnya sidang dengan agenda pembacaan pembelaan. Namun demikian, ada berita duka disampaikan melalui kepaniteraan bahwa saudara terdakwa orangtuanya meninggal ya,” kata Ketua Majelis Hakim, IG Eko Purwanto.
Kemudian, Pinangki membenarkan kabar yang disampaikan majelis hakim tersebut terkait kepergian orangtuanya. “Iya yang Mulia,” kata Pinangki.
Maka dari itu, hakim mengizinkan permintaan penasihat hukum supaya terdakwa Pinangki bisa menghadiri pemakaman jenazah orangtuanya. Tetapi, hakim tetap meminta jaksa penuntut umum (JPU) untuk mengawal Pinangki.
“Untuk agenda pembelaan ditunda, kita agendakan Rabu dibacakan pembelaan. Majelis hakim turut berduka cita, tetap tabah apa pun itu kehendak Kuasa. Sidang selesai,” tutur Eko.
Selanjutnya, jaksa menanyakan kepada majelis hakim sampai jam berapa terdakwa Pinangki diizinkan melayat orangtuanya yang meninggal dunia. Lalu, hakim pun menjawab dengan bijaksana.
“Hari ini sampai pemakaman selesai. Pengertian selesai bukan pas di liang lahat, dilihat saja nanti kondisinya,” ungkapnya.
Pinangki dituntut melanggar Pasal 5 Ayat (2) juncto Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain itu, Pinangki dituntut melanggar Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Untuk pemufakatan jahat, Pinangki dituntut melanggar Pasal 15 Jo Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 88 KUHP.(Amg)
