Pernyataan Bupati Natuna Terkait Gangguan China di Wilayah Laut Natuna Utara

  • Whatsapp

NATUNA,MEDIATRIAS.com – Terkait informasi yang beredar bahwa, Kamis (2/1/2020) Komando Armada I TNI AL melaporkan adanya Coast Guard China mengawal beberapa kapal nelayan Negeri Tirai Bambu yang sedang melakukan aktivitas perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Laut Natuna Utara kata Bupati Natuna H.Hamid Rizal saat di hubungi via Handphone selulernya oleh Mediatrias.com , Jum at (03/01/2020) Siang .

Bupati Natuna H.Hamid Rizal juga menambahakan dengan adanya kejadian seperti itu , yang kemudian direspon oleh TNI AL dan Bakokamla dengan bergeraknya KRI Tjiptadi-381 dan KRI lainnya mencegat dan menghalau kapal Coast Guard China yang mengawal kapal kapal nelayan China tersebut keluar wilayah Laut Natuna tuturnya Hamid Rizal.

Bacaan Lainnya

Untuk menyikapi hal tersebut di atas, sebagai Bupati Natuna Kami menyatakan bahwa , dengan masuknya nelayan nelayan China yang dikawal oleh kapal Coast Guard yang juga dilandasi dengan argumen resmi dari juru bicara Kemlu China Geng Shuang yang menyatakan bahwa, perairan di sekitar Kepulauan Nansha (Spratly Islands) termasuk Laut Natuna Utara sebagai wilayah tradisional penangkapan ikan mereka, adalah bentuk gangguan terhadap kedaulatan Republik Indonesia imbunya.

Klaim sepihak tersebut telah diprotes keras oleh Pemerintah Republik Indonesia karena ZEE Indonesia di perairan Natuna memiliki legal standing yakni UNCLOS 1982 terangnya Hamid Rizal.

Bupati Natuna H.Hamid Rizal menyatakan dukung penuh sikap TNI dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk menggelar kekuatan yang lebih besar lagi di Wilayah Natuna , agar bisa memantau, mencegah dan menangkal setiap upaya gangguan kedaulatan terhadap Wilayah Republik Indonesia di Laut Natuna Utara tuturnya.

Selanjutnya Hamid Rizal juga menambahkan untuk mengusulkan kepada Pemerintah Pusat, agar supaya memperkuat atau meningkatkan kedudukan Pemerintahan di wilayah Kabupaten Natuna dan Anambas menjadi Provinsi Khusus.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah Kabupaten dan Kota tidak memiliki kewenangan terhadap perairan laut sehingga tidak bisa berbuat banyak dalam menjaga dan mengelola wilayah perairan Natuna terangnya.

Dengan dijadikannya Natuna sebagai Provinsi khusus maka akan meningkatkan kewenangan dan kemampuan dalam menjaga,mengelola dan turut serta mengawal wilayah pantai dan laut di Natuna khususnya wilayah perbatasan yang saat ini merupakan kewenangan Provinsi Kepulauan Riau tambahnya Hamid Rizal.

Ia juga menambahkan , dengan segala kemampuan dan sumber daya yang ada, Pemerintah Kabupaten Natuna beserta warga masyarakat siap sedia mempertahankan kedaulatan NKRI di Natuna tegasnya Bupati Natuna H.Hamid Rizal .(HD)

Pos terkait

loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *