Setelah Klan Tjokrosaputro, Giliran Hubungan Bakrie dan BPK Dibidik Dalam Jiwasraya!

  • Whatsapp

JAKARTA,MEDIATRIAS.com Akhirnya terdakwa Jiwasyara, Benny Tjokrosaputro buka suara. Sadar dirinya hanya akan menjadi tumbal konglomerat, Benny mulai membuka kotak hitam yang akan mengungkap perampok awal Jiwasraya. Tak tanggung-tanggung konglomerat Bakrie yang medianya seringkali kontra pemerintah mulai diungkit. Belum selesai masalah Lapindo, kini dihantam Jiwasraya. Menariknya ada keterlibatan BPK yang disebut di dalamnya.

Seperti dilansir bisnis.com, menurut penuturan Direktur Utama PT Hanson International Tbk itu PT Asuransi Jiwasraya pernah berinvestasi ke emiten-emiten grup Bakrie.

Bacaan Lainnya

“Paling besar grup Bakrie di swasta, menurut informasi pada tahun 2006 saat grup Bakrie itu sahamnya lagi tinggi-tingginya, sekarang semua nilainya Rp50, ruginya berapa. Menurut info yang saya dapat di 2008 itu ruginya sudah Rp6,7 triliun, mereka pake uang berbunga, karena gak didrop pemerintah, mereka pakai uang JS Saving,” kata Benny saat diwawancara, Rabu (24/6/2020).

Berdasarkan pernyataannya tersebut, lanjut Benny, emiten-emiten Bakrie Group berkontribusi besar terkait kerugian negara dalam kasus Jiwasraya.

“Itu ada cost of money-nya 10 persen per tahun, berarti kalau 12 tahun berarti kan 120 persen, itu baru bunganya saja. Ini bunga flat aja, 120 persen dari Rp6,7triliun bukannya Rp8 triliun nah Rp8 triliun ditambah Rp6,7 triliun bukannya Rp14,7 itu baru yang flat, kalau bunga berbunga bukannya bisa jadi Rp16-17 triliun. Bolongnya dari mana udah tahu kan ya bolongnya dari Bakrie itu mayoritasnya. Harusnya yang dikrjar itu pihak Bakrie,” kata dia.

Benny pun kembali menyatakan bahwa dirinya hanya kambing hitam di kasus ini untuk melindungi pihak lain yang seharusnya bertanggungjawab, dalam hal ini, Bakrie.

“Kalau yang bikin rugi aja enggak jadi tersangka apalagi yang gak bikin rugi seperti saya….karena yang dosa orang lain tapi dia mau ngelindungin orang lain, tapi harus cari tumbal dong kambing hitam harus yang gemuk yang kelihatan asetnya banyak dari sekian banyak emiten paling enak ini nih properti lagi,” katanya.

Menurut dia, Bakrie Group ‘dilindungi’ sehingga tidak ikut tersangkut dalam kasus ini. Dia menuding Ketua dan Wakil Ketua BPK melindungi Bakrie Group lantaran keduanya merupakan kroni Bakrie.

“Jadi permainan ini disetel, kenapa mereka lindungi Bakrie, kenapa nyari tumbal orang lain yang sialnya karena di saya kenapa harus lindungi Bakrie, karena ketua dan wakil ketua BPK itu kroni Bakrie,” ujarnya.

Sebelumnya tempo juga merinci grup Bakrie yang kecipratan dana segar dari Jiwasraya. Seperti dilansir tempo.com, berdasarkan pemeriksaan yang sama, saham Jiwasraya yang dibenamkan lewat repo saham kelompok usaha Bakrie mencapai lebih dari Rp 3 triliun. Adapun kelompok Bakrie disebut-sebut tidak pernah menebus repo.

Saham-saham Jiwasraya itu tersimpan di Pan Arcadia Dana Saham Bertumbuh, Pan Arcadia Saham Syariah, Pinnacle Dana Prima Pool Advista Kapita Optima, Pool Advista Kapital Syariah, dan Treasure Fund Super Maxxi. Data rincian investasi yang diterima Tempo menampilkan bahwa pada Desember 2019, Pinnacle Dana Prima merupakan salah satu saham yang dikoleksi Jiwasraya dengan nilai perolehan Rp 1,817 triliun.

Adapun berdasarkan dokumen yang sama, RDPT itu juga menggenggam saham lain yang terafiliasi dengan grup Bakrie. Di antaranya PT Bumi Resources Minerals (Tbk), PT Bakrie Telecom Tbk, PT Bumi Resources Tbk, dan PT Dara Henwa Tbk. Selain itu, PT Bakrie Sumatra Plantatios Tbk, PT Bakrie Capitalinc Investment, dan PT Visi Media Asia.

Ternyata kasus Bakrie di Jiwasraya menjadi sangat terang saat ini seterang kasusnya di Lapindo yang tak kunjung bayar hutang. Makanya jangan heran kalau media-media milik Bakrie seperti TV One, program ILC hingga media viva seringkali kontra kebijakan pemerintah. Mereka saling melindungi kebusukan sang majikan.

Dalam artikel yang ditulis Roedy Siswanto disebutkan juga soal keterlibatan BPK dan grup Bakrie. Dengan gamblang artikel tersebut menyebut nama ketua BPK, juga menceritakan istrinya yang merayakan u
ltah dengan menghabiskan uang 1 Milyar. Sangat tidak sinkron dengan gaji yang diterima ketua BPK.

Harusnya masalah ini tak hanya melibatkan kementrian BUMN untuk mengakuisisi aset Jiwasraya dan pemulihan perusahaan plat merah tersebut. Ada lembaga lain yang harus direvolusi yakni BPK dan OJK. Percuma saja BUMN dihajar habis-habisan, diganti sistem dan dirombak kepengurusan, namun tim audit seperti BPK ternyata bisa diajak kongkalingkong.

Pemerintah pusat harus turun tangan membenahi anak buahnya. Bila perlu BPK sendiri diaudit dan diawasi. Kasus Jiwasraya yang menyeret grup Bakrie menjadi contoh fatal permainan bawah tangan oleh BPK. Meski ini masih berupa tuduhan, tapi kita yakin memang ada ketidakberesan lembaga ini. Maka jangan heran dulu sempat bermasalah dengan Ahok soal Sumberwaras, tapi nyatanya tidak ditemukan masalah menurut KPK.

Semoga persoalan Jiwasraya bisa ditangani dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai kasusnya mandek seperti Dirut Garuda yang hingga kini bebas setelah melakukan penyelundupan. Waktunya pemerintah Jokowi merevolusi jajaran di bawahnya, terutama lembaga bea cukai dan BPK yang kini tengah mendapat sorotan.

Begitulah kura-kura.

(*ip)

Pos terkait

loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *