Suryadi :BPJS Tidak Menanggung Pelayanan Pasien untuk Transfusi Darah, Karena Lingga Tidak Memiliki Bank Darah

  • Whatsapp

LINGGA,MEDIATRIAS.com– Demi meningkatkan sarana prasarana pelayanan terhadap Pasien yang akan melakukan transfusi darah, Kabupaten Lingga seyogyanya memiliki Bank Darah.

Hal tersebut dikemukakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Encik Mariyam, Suryadi kepada awak Media saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, pada (6-02-2020) beberapa hari lalu.

Bacaan Lainnya

Namun juga dijelaskannya, untuk mendukung sarana dan prasarana tersebut, yakni untuk memiliki bank darah, syarat maupun peraturannya pihak pemerintah daerah melalui instansi pengelolaan terkait harus memiliki spesialis patologi klinik.

Dikarenakan tidak adanya bank darah itu pula, sehingga pasien tidak bisa melakukan Klaim pembayaran transfusi darah dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada RSUD Encik Mariyam.

“Bahkan (BPJS) pun tidak menanggung biaya pasien yang akan melakukan transfusi darah, terkecuali jika ada Palang Merah Indonesia (PMI) selaku pengelola bank darah atau dengan kata lain, karena tidak adanya tempat penyimpanan penyediaan darah di Kabupaten Lingga”, kata Direktur RSUD Encik Mariyam, Daik Lingga, Suryadi.

Kemudian awak media juga mempertanyakan padanya, apakah pemerintah Kabupaten Lingga tidak membuat kebijakan secara regulasi terkait transfusi darah terhadap pasien yang kurang mampu, agar tidak dikenakan pembiayaan disebabkan tidak adanya bank darah?

Suryadi menjawab, tidak ada aturan dari pemerintah Lingga yang mengatur tentang itu. Bahkan sebaliknya, jika ada pasien yang akan melakukan transfusi darah, maka mulai dari awal proses pemeriksaan, sampai penggunaan bahan pendukung pemeriksaan tercantum secara sistem dan mesti dibayar oleh pasien.

“Secara umum, baik pasien yang mampu maupun yang kurang mampu harus membayar biaya itu semua”, ujarnya.

Dicontohkannya, misalkan ada pasien yang menggunakan bahan maupun peralatan pendukung terkait proses pemeriksaan dalam mendiagnosa pada hepatitis untuk pasien, sementara stok bahan pendukung mendiagnosis tersedia 100, dan yang sudah digunakan 10, berarti sisanya 90.

“Nah, hal-hal yang seperti ini akan ditolak secara sistem saat melakukan laporan, dikarenakan ada pengurangan bahan yang digunakan, namun tidak ada pengklaiman maupun pembayaran atas bahan yang sudah terpakai terkait mendiagnosis untuk transfusi darah”, Suryadi menjelaskan.

Walaupun demikian, Suryadi juga akan mencoba berkoordinasi kembali terkait hal tersebut kepada kepala Dinas Kesehatan (DINKES) maupun Bupati Lingga, untuk dijadikan pembicaraan usulan pembenahan kebijakan yang lebih layak dan lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat kurang mampu.

“Agar tersedianya Bank Darah ,dan juga agar pasien yang kurang mampu tidak dikenakan mengeluarkan pembiayaan saat pasien akan melakukan transfusi darah yang bermula dari proses pemeriksaan”, pungkas Nya.

Kemudian ditempat yang sama, ditemui seorang keluarga pasien yang bernama Usman mengaku terkejut saat menemui Kasir RSUD Encik Mariyam, untuk melakukan pembayaran berkisar 304 ribu rupiah terkait untuk pembiayaan transfusi darah keluarganya, yakni untuk mertua nya. Sementara fasilitas BPJS yang ia miliki tidak menanggung pembiayaan tersebut.

“Yah tentu saya merasa terkejut dan terbebani untuk hal ini, karena untuk dua kali proses transfusi darah terhadap mertua saya itu, biayanya sungguh besar bagi kami keluarga yang bisa dikatakan ekonomi pas-pasan. Terkadang kami juga berpikir dengan kondisi yang ada, untuk menjalani perobatan biayanya besar, namun jika tidak dibawa berobat, tentu tidak baik pula akibat nya”, Usman mengungkapkan.

Usman juga mengatakan, selaku masyarakat kecil dia cuma bisa berharap kepada pemerintah dapat memberikan solusi serta kemudahan untuk mengatasi hal tersebut. (HK)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *