Usut Dugaan Penyunatan Sembako Covid-19 Dan Kampanye gelap Walikota Dan Wawako Batam, LSM Adukan Ke Ketua DPRD Kota Batam

  • Whatsapp

BATAM, MEDIATRIAS.com – Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Batam, diantaranya DPD LSM LAKI (Laskar Anti Korupsi Indonesia) dan Ketua Riau Corruption Watch (RCW) sambangi Kaantor Dewan Pimpinan Daerah (DPRD) Kota Batam pada, Selasa siang (02/06/20).

Kedatangan LSM dan Aktivis Kota Batam disambut hangat oleh Ketua DPRD Nuryanto, Wakil Ketua II Ruslan Ali Wasyim, Ketua Komisi I Budi Mardianto, beserta jajaran DPRD Kota Batam sambil bincang santai di teras sebelah Timur Kantor DPRD Kota Batam.

Bacaan Lainnya

LSM tersebut mengadukan adanya dugaan penyunatan terhadap sembako Covid-19 tahap II yang dibagikan kepada Masyarakat beberapa Minggu lalu, beras 10Kg, Minyak Goreng 3 Liter, dan Mie Instan 1 Dus. Dikemas menjadi saru paket sembako Dengan jumla harga satu paket tersebut Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Maksud dan tujuan dari LSM tersebut adalah, hal ini merupakan bagian masalah yang serius untuk ditanggapi dan disikapi oleh pemangku jabatan di DPRD Kota Batam. Karena adanya dugaan selisih harga dari satu paket sembako 300.000,- yang diterima Masyarakat tidak sesuai itu.

Ketua LSM RCW (Riau Corruption Watch), Muren Mulkan menyampaikan langsung kepada Ketua DPRD Kota Batam dengan membawa langsung bukti Sembako dari warga yang sebagian sudah dibuka (dimakan).

“Kami meminta kepada Ketua DPRD Kota Batam, agar segera memanggil untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada Ketua Gugus Covid-19 Kota Batam, dan memperjelas apa saja sebenarnya isi sembako?, berapa harga perjenis sembako?, dan berapa total keseluruhan satu paket sembako ini? Karna ini diduga ada selisih nominal keuanganya”, Ucap Mulkan yang merupakan Aktivis Kota Batam tersebut.

Paul, perwakilan LSM LAKI DPD Kepri menambahkan agar saat gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kami beserta Tim Gugus bisa di undang, dan termasuk Stiker yang letak pada sembako tersebut apa maksudnya.

“Kami meminta pada saat RDP nanti, Kami dan Tim Gugus Covid di undang. Dan Kami juga ingin menanyakan apa maksud dan tujuan Stiker yang ditempel pada sembako yang diberikan kepada masyarakat. Bukan hanya itu, kami juga meminta agar Pemerintah transparan mengenai anggaran Open House, yang dialihkan ke nasi kotak untuk dibagikan kepada Masyarakat di hari lebaran pertama Idul Fitri, berapa biaya nasi perkotak?, dan biaya anggaranya dari mana?itu kami Masyarakat juga harus tau, karna disanapun ada dugaan selisih harga”, tutur Paul.

Dalam kesempatan itu juga Ketua DPRD Kota Batam menampung apa yang menjadi aduan LSM tersebut, dan membenarkan bahwa jumlah perpaket dengan harga Rp. 300.000,- tetapi untuk kapasitas menjab adalah nanti yang bersangkutan menjawabnya.

“Pada saat Pandemi Pemerintah talah membuat kebijakan untuk membantu sembako kepada masyarakat, untuk sembako bulan Mei itu pengajuannya ke Gugus tugas kementerian dan kami dapat tembusan, dan pembahasanya nanti di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) perubahan. Nilai angkanya Totanya adalah 286.000.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Milar Rupiah). Khusus untuk sembako itu nilainya 180.000.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Miliar Rupiah), kalau dirinci perpaket sembako itu 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), kalau di totalkan 180.000.000.000,- menjadi 600.000 paket sembako. Untuk bulan Mei Pemerintah sudah mendistribusikan 90.000.000.000 (Sembilan Puluh Miliar Rupiah) untuk 300.000 Paket sembako yang isinya 10 Kg Beras, 3 Liter Minyak Goreng, dan 1 Dus Mie Instan. Itu yang dilaporkan ke DPRD dan hasil pembahasan di Komisi IV maupun di Komisi I, itu yang Kami tangkap”, Tutur Ketua DPRD Kota Batam Yang biasa dipanggil Cak Nur.

Masih dengan Nuryanto, “Dengan aduan yang dimaksud saudara-saudara sekalian apakah ini sesuai atau bukan?, Ya kan?, dan minya supaya di RDPkan. Saya akan diposisikan kepada Komisi I dan Komisi IV supaya ada rapat gabungan khusus laporan dari LSM RCW dan LSM LAKI, supaya ada klarifikasi informasi dari pihak Pemerintah Kota, atau Tim Gugus Tugas”, Ucap Nuryanto.

Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Ruslan Ali Wasyim dalam kesempatan itu juga menambahkan agar mengundang beberapa pihak referensi untuk titik awal pengembangan untuk meluruskan amanah Pemerintah untuk tepat pada sasaran ya.

“Kami berharap juga dengan rentang waktu sembari menunggu RDP yang akan kita jadwalkan, ada baiknya untuk beberpa referensi lagi yang kita undang, kita lengkapi. Nah ini titik awal dan meluruskan amanah-amanah Pemerintah itu bahwasanya penanggulangan ini memang harus tepat pada sasaranya semoga apa yang kita lakukan ini ada titik terangnya. Kami ingin menambahkan sedikit, hal ini berkaitan dengan sisi Pemerintah. Sebenarnya Kami masih Focus mempertanyakan bagaiman bantuan dari pihak yang ketiga?, Kami meminta kepada LSM agar membantu mendapatkan data-data Konritnya, terkait jumlah dan Instansi mana saja, Dalam hal ini Kami sangat mengapresiasi”, ujar Ruslan Ali Wasyim Sambil menutup pertemuan tersebut. (Ali Saragih)

loading...

Pos terkait

loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *