BATAM,MEDIATRIAS.com Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kota Batam yang serentak di laksanakan pada 9 Desember 2020 nanti. Wakil ketua komisi I DPRD Kota Batam, Harmidi Umar Husein, SH ingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan RT/RW se-kota Batam untuk tidak terlihat dalam politik praktis.
Saat di wawancarai oleh awak media, Harmidi menerangkan bahwa tindakan yang dilakukan ASN dan RT/RW dengan maksud atau tujuan berpolitik praktis demi memenangkan salah satu pasangan calon akan di proses secara hukum. Sebab menurutnya tindakan tersebut telah melanggar peraturan Banwaslu nomor 28 Tahun 2018 pasal 6 ayat (2) huruf J.
Lebih jelasnya, Harmidi mempersilahkan ASN dan RT/RW yang tetap nekat untuk menenangkan salah satu Paslon baik secara kelembagaan, status, maupun perorangan untuk memundurkan diri dari jabatannya sebagai ASN dan RT/RW.
Menurutnya, istilah perorangan sebagai dalih agar bisa mendukung dan menggalang suara kepada salah satu Paslon, dinilai tetap melanggar peraturan yang berlaku.
Sebab, Harmidi beralasan bahwa setiap individu yang dalam status pekerjaan sebagai ASN dan RT/RW akan dilihat masyarakat sebagai pelayan masyarakat.
“Kecuali yang bersangkutan sudah pensiun, otomatis status nya di mata masyarakat tentu bukan lagi pelayan masyarakat, tetapi sebagai masyarakat biasa” ujar Harmidi.
Redaksi
